Khariri Makmun. Foto: istimewa
Oleh: Khariri Makmun (Pengasuh Pesantren Algebra, Bogor)
Dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama, setiap kepemimpinan meninggalkan jejak yang berbeda. Ada masa ketika NU sangat kuat sebagai kekuatan kultural, ada fase ketika NU dominan dalam arena politik, dan ada periode ketika NU bergerak sebagai organisasi sosial-keagamaan yang modern serta berwibawa di tingkat nasional maupun global. Salah satu fase penting itu tampak pada masa kepemimpinan KH Hasyim Muzadi.
Di bawah kepemimpinannya selama dua periode, NU mengalami transformasi yang signifikan. Ia tidak sekadar memimpin organisasi besar, tetapi mengelola perubahan di tengah situasi nasional yang sedang bergolak pasca-Reformasi. Saat banyak organisasi sibuk mengurus fragmentasi internal, NU justru bergerak menuju konsolidasi, modernisasi, dan ekspansi pengaruh moral di ruang publik.
Warisan terbesar Kiai Hasyim Muzadi adalah keberhasilannya mendorong NU beranjak dari sekadar "jama’ah" menjadi "jam’iyyah" dalam arti yang lebih substantif. NU tetap berakar pada tradisi pesantren dan jaringan kiai, tetapi mulai dikelola dengan semangat organisasi modern: administrasi yang tertib, struktur yang lebih fungsional, komunikasi publik yang terukur, serta orientasi program yang jelas.
KH Hasyim Muzadi. Foto: istimewa
Ini penting dicatat. Banyak organisasi besar gagal bukan karena kekurangan massa, melainkan karena kelebihan romantisme masa lalu. Mereka hidup dari nostalgia, tetapi lumpuh dalam tata kelola. NU pada era Kiai Hasyim relatif berhasil menghindari jebakan itu. Tradisi tetap dirawat, namun manajemen diperbarui.
Pada saat yang sama, Kiai Hasyim Muzadi memahami bahwa kekuatan NU sesungguhnya tidak berada di gedung pusat, melainkan di ranting-ranting desa, majelis taklim kampung, pesantren kecil, dan jaringan sosial warga nahdliyin. Karena itu, ia dikenal aktif turun ke bawah, merapikan konsolidasi internal, dan memastikan NU tidak terjebak dalam polarisasi elite.
Pendekatan ini menunjukkan naluri kepemimpinan yang matang. Organisasi sebesar NU tidak bisa dipimpin hanya dari podium dan konferensi pers. Ia harus disentuh melalui kedekatan emosional, penghormatan kepada struktur bawah, dan kemampuan mendengar aspirasi warga. Dalam konteks ini, Kiai Hasyim tidak memimpin NU sebagai birokrat, melainkan sebagai pengayom.
Aspek lain yang sering luput dibaca adalah orientasi pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kiai Hasyim menyadari bahwa umat tidak cukup hanya diberi ceramah keagamaan. Warga NU yang banyak berada di pedesaan membutuhkan akses ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kapasitas sosial. Karena itu, gagasan pemberdayaan warga menjadi salah satu agenda penting di masanya.
Di sinilah relevansi kepemimpinan Hasyim terasa hingga hari ini. Organisasi keagamaan tidak cukup hanya bicara halal-haram atau identitas. Ia harus hadir menjawab kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan keterbelakangan pendidikan. Jika tidak, agama hanya menjadi simbol, bukan solusi.
Namun mungkin warisan paling strategis dari Kiai Hasyim Muzadi justru berada di ranah global. Ia termasuk tokoh NU yang serius mengenalkan wajah Islam Indonesia ke panggung internasional. Melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS), ia mempertemukan ulama dan pemikir dari berbagai negara untuk mempromosikan dialog, perdamaian, dan moderasi.
Pada masa ketika dunia sering memandang Islam melalui lensa ekstremisme dan konflik, langkah itu sangat visioner. Hasyim membaca bahwa NU bukan hanya aset nasional, tetapi modal peradaban global. Islam Nusantara—meski istilah itu belum sepopuler sekarang—sesungguhnya telah dipraktikkan melalui diplomasi pemikiran yang ia jalankan.
Langkah lain yang menunjukkan pandangan jauh ke depan adalah lahirnya NU Online. Di era ketika banyak organisasi keagamaan masih lambat beradaptasi dengan dunia digital, NU mulai memiliki kanal resmi untuk menyebarkan informasi, pandangan keagamaan, dan narasi moderat. Kini, publik bisa melihat bahwa media digital bukan sekadar pelengkap, melainkan arena utama pertarungan gagasan.
Secara politik, Kiai Hasyim juga meletakkan garis penting: NU harus dekat dengan negara, tetapi tidak larut dalam politik praktis yang memecah belah. Ia menegaskan hubungan antara keislaman dan kebangsaan sebagai satu tarikan napas. Menjaga NKRI, merawat kebinekaan, dan memperkuat kohesi sosial bukan agenda sekuler, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
Pandangan ini sangat relevan di tengah era ketika banyak ormas tergoda menjadi kendaraan elite, alat mobilisasi elektoral, atau sekadar penekan kebijakan jangka pendek. Organisasi besar seperti NU semestinya berdiri lebih tinggi dari siklus politik lima tahunan. Ia harus menjadi penyangga bangsa, bukan peserta kegaduhan.
Secara personal, Kiai Hasyim Muzadi dikenal memiliki komunikasi publik yang kuat. Ia bisa berbicara kepada elite politik dengan bahasa strategis, kepada intelektual dengan argumentasi rasional, dan kepada masyarakat akar rumput dengan bahasa sederhana. Kemampuan semacam ini langka. Banyak tokoh pandai bicara di seminar, tetapi gagal dipahami rakyat. Sebaliknya, ada yang populer di massa namun miskin kedalaman gagasan. Kiai Hasyim berada di tengah: komunikatif sekaligus substansial.
Humor-humornya pun bukan sekadar hiburan, melainkan medium pendidikan sosial. Ia sering menyisipkan pesan kebangsaan, kemanusiaan, dan kritik sosial melalui candaan cerdas. Dalam budaya politik yang mudah tegang, humor seperti itu justru menjadi alat pendingin suasana.
Tentu, tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Era Kiai Hasyim juga memiliki keterbatasan, tantangan, dan kritik. Tetapi ukuran seorang pemimpin bukan absennya kekurangan, melainkan apakah ia meninggalkan arah yang jelas bagi generasi setelahnya. Dalam hal ini, jawabannya iya.
Kini ketika NU memasuki babak baru dengan tantangan digitalisasi, fragmentasi elite, komersialisasi agama, dan kompetisi pengaruh antarormas, kebutuhan utama bukan sekadar figur populer. NU membutuhkan sosok yang tenang, menyejukkan, piawai mengelola organisasi, dekat dengan akar rumput, mampu bicara ke dunia internasional, serta menjaga jarak sehat dari tarik-menarik politik praktis.
Muktamar mendatang, kapan pun berlangsung, seharusnya dibaca bukan hanya sebagai perebutan kursi kepemimpinan, tetapi momentum menentukan arah dan visi organisasi. Apakah NU akan terus menjadi jangkar moderasi bangsa, atau justru terseret menjadi organisasi yang sibuk dengan konflik internal dan kepentingan sesaat ?.
Warisan Kiai Hasyim Muzadi mengingatkan bahwa organisasi besar memerlukan lebih dari sekadar massa besar. Ia membutuhkan kewibawaan moral, kapasitas manajerial, visi kebangsaan, dan keteduhan kepemimpinan. Itu yang dulu pernah dimiliki NU. Dan itu pula yang hari ini sedang dirindukan banyak orang.[]
