Rabu, 12 Mei 2021 02:07

KPK Terancam Berada Pada Detik-detik Sakaratul Maut

Kamis, 22 April 2021 10:56 WIB
Editor: Tim
Wartawan: Syuhud
KPK Terancam Berada Pada Detik-detik Sakaratul Maut
Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H. foto: ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Bantuan Lembaga Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., menanggapi kabar adanya pejabat KPK yang meminta uang Rp 1,5 miliar untuk membekukan kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai Sumatera Utara terkait lelang jabatan. Menurutnya, jika kabar tersebut benar, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk.

"Jika kasus itu benar, maka KPK terancam dalam detik-detik sakaratul maut," ujar Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (22/4/2021).

Menurut dia, KPK sebagai satu-satunya lembaga yang tugas dan kewenangannya bersifat independen serta punya marwah integritas tersendiri, saat ini sudah mulai digerogoti oleh perilaku internal dengan tergadaikannya integritas pegawai.

"Hal ini juga adanya faktor eksternal. Apa yang ditakutkan, upaya pelemahan terhadap KPK oleh beberapa ahli sejak perubahan UU terakhir tentang KPK semakin menjadi kenyataan," jelas sekretaris DPC Peradi Gresik ini.

BACA JUGA : 

KPK Lanjutkan Pemeriksaan Dugaan Korupsi di PDAM Gresik Usai Lebaran

Hari ini, Gepal Kembali Turun Aksi Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Gresik

Menuju Zona Integritas, Wali Kota Pasuruan Tanda Tangani Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi

Bupati Pamekasan Teken Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi

Menurut Fajar, pemerintah secara tidak sadar telah mengebiri pegawai KPK dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020, di mana Pegawai KPK diangkat menjadi ASN.

"Hal ini menurut saya hal yang blunder dan benar-benar ke depan kewenangan KPK pelan tapi pasti akan luntur nilai independensinya, alias menunggu waktu sakaratul maut," terangnya.

Dengan diangkatnya pejabat KPK menjadi ASN, Fajar mengibaratkan seperti jeruk makan jeruk. Sebab, sasaran tembak kinerja KPK awalnya adalah menertibkan dan melakukan pemberantasan terhadap pejabat nakal, khususnya pejabat ASN.

Karena itu, ia mempertanyakan lahirnya PP nomor 41 tahun 2020 dengan alasan mengimplementasikan pasal 1 angka 1, (KPK masuk rumpun kekuasan eksekutif) dan pasal 69 huruf C UU nomor 30 tahun 2002, sebagaimana dirubah terakhir dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, yang pada pokok intinya pegawai KPK yang belum ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN.

"Sebetulnya dalam niat memperkuat kinerja KPK tidak ada kewajiban atau keharusan pegawai untuk diangkat menjadi ASN. Karena redaksi kata dalam pasal 69 huruf C tersebut hanyalah dengan kata "dapat", jadi tidak seharusnya dipaksakan diangkat menjadi ASN," terangnya.

"KPK secara filosofi kinerja harusnya dekat dengan legislatif. Maka dengan status ASN, mau tidak mau harus berupaya mengharmonisasikan dirinya dengan eksekutif. Artinya, KPK saat ini untuk kinerjanya sudah tidak bisa dikatakan independen. Sehingga, tunggu nasib akhir hayat dari KPK ini. Solusinya kembalikan saja tugas dan kewenangan agar dibagi habis dengan Kejaksaan dan Kepolisian dengan dibentuk lembaga/badan pengawasan yang lebih independen /qualified dalam mengawal kinerja Kejaksaan dan Kepolisian," pungkasnya. (hud)

Jual Telur Infertil, 2 Warga Pasuruan Dicokok Polisi
Senin, 10 Mei 2021 23:24 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aparat Polres Pasuruan mengamankan 2 orang pelaku perdagangan telur ayam infertil. Selain memperdagangkan telur infertil atau afkir, keduanya juga menjual limbah telur tak layak konsumsi, kepada produsen roti rumahan...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Selasa, 11 Mei 2021 06:09 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengagetkan banyak pihak. Terutama karena itu terkenal sebagai pengusaha kaya raya. Bahkan mengaku punya 36 perusahaan.Tapi Dahlan Iskan mengaku kaget dan tidak kaget? Kena...
Rabu, 28 April 2021 14:16 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*61. falammaa balaghaa majma’a baynihimaa nasiyaa huutahumaa faittakhadza sabiilahu fii albahri sarabaanMaka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengamb...
Sabtu, 08 Mei 2021 11:38 WIB
Selama Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) d...