Bupati Jember, Muhammad Fawait.
JEMBER, BANGSAONLINE.com – Untuk memastikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat jalan beriringan, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan akan terus menyusun langkah terukur guna memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan.
Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan dari sejumlah pejabat pusat pada Kamis (12/2/2026) malam.
Gus Fawait, sapaan Bupati Jember menyebut, kunjungan itu bukan sekadar kunjungan formal, melainkan ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah penguatan peran desa dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa optimalisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi pokok pembahasan bersama para kepala desa.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan di tingkat desa sangat ditentukan oleh kecukupan anggaran dan pengelolaan yang tepat sasaran.
“Kami berkomunikasi intens dengan para kepala desa mengenai pengelolaan dana desa ke depan. Komitmen kami jelas, ADD akan kami tambah agar kembali ke angka semula pada anggaran perubahan nanti. Dengan begitu, desa-desa bisa kembali menggeliat dalam pembangunan,” papar Gus Fawait.
Ia menjelaskan, peningkatan ADD dalam perubahan anggaran mendatang diharapkan mampu memulihkan kapasitas fiskal desa.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemdes dinilai bisa lebih leluasa menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain memperkuat struktur keuangan desa, Gus Fawait juga memberi perhatian serius pada program Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari inisiatif nasional Makan Bergizi Gratis. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di daerah.
Kabupaten Jember disebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak di Jawa Timur. Perputaran dana dari pelaksanaan program tersebut diperkirakan dapat menembus angka Rp4 triliun, sehingga berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap roda perekonomian lokal.
Gus Fawait menekankan pentingnya integrasi antara SPPG dan Koperasi Merah Putih agar manfaat ekonomi tidak keluar dari daerah. Ia ingin memastikan setiap rupiah yang masuk dapat beredar dan memberi nilai tambah bagi pelaku usaha di Jember.
“Uang itu harus berputar di Jember. Caranya adalah dengan memastikan seluruh kebutuhan SPPG, mulai dari bahan pangan hingga logistik, disuplai dari produk-produk hasil Kabupaten Jember sendiri,” tegasnya.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah daerah berencana menerbitkan surat edaran yang mewajibkan penggunaan produk lokal oleh SPPG. Sektor pertanian, peternakan, hingga UMKM diproyeksikan menjadi tulang punggung penyedia kebutuhan program tersebut.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga diarahkan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Masyarakat miskin ekstrem akan didorong menjadi pemasok atau pelaku usaha baru yang terlibat langsung dalam rantai distribusi program gizi.
“Kami sedang mengkaji aturan agar masyarakat miskin atau pelaku UMKM baru bisa menjadi supplier bagi SPPG. Jika ada kekurangan pasokan, di situlah pemerintah daerah dan desa akan melakukan intervensi untuk membentuk unit usaha baru bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemda, dan pemdes, Gus Fawait optimistis Jember mampu menjadi contoh nasional dalam pengelolaan program gizi berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.
Ia berharap, skema tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kesejahteraan kelompok ekonomi bawah secara berkelanjutan.(nga/yud)
