Program tahun kunjungan wisata Bondowoso yang dianggap merubah anggaran. Sugiyanto/BangsaOnline
"Nah dari pada simpang siur, kita akan panggil mereka. Kalau sudah kita panggil, pasti kita lakukan verifikasi, beda antara memanggil dan mengundang," jelas Syamsul.
Apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran, komisi III bisa mengeluarkan rekomendasi baik berupa rekomendasi politis, Administratif hingga rekomendasi yudikatif.
"Kalau memang ada pelanggaran hukum, ya kita serahkan ke pihak berwenang”, lanjutnya.
Sementara itu menurut Andi Hermanto, wakil Ketua Komisi III yang juga ketua FPDIP, setelah ia mencermati atau mengevaluasi hal tersebut ia menilai bahwa Disparporahub telah melecehkan komisi III.
"Ini jelas melecehkan, kita tak tau apakah ini kelalaian Kepala Dinasnya atau Banggarnya," tegas Ketua Fraksi PDIP itu.
Oleh karena itu komisi III sepakat untuk memanggil untuk menanyakan kenapa tidak masuk dalam anggaran.
"kenapa ada perubahan dari kesepakatan. Kita juga perintahkan untuk hentikan program promosi wisata tahun 2015 sebesar Rp. 1 Miliar," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Disparporahub, Sigit Purnomo, mengaku sudah berkonsultasi dengan tim anggaran dan melakukan perbaikan.
"Ya, sudah kita konsultasikan dengan tim anggaran dan kita lakukan perbaikan," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
