Ketua DPRD Gresik Sebut Perbaikan JPD Rusak dari Program Pokir

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Perbaikan 160 ruas jalan poros desa (JPD) yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik yang dananya bakal diambilkan dari 50 persen anggaran jasmas (jaring aspirasi masyarakat) merupakan hasil pokok pikiran DPRD Gresik. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir, Jumat (12/3).

"DPRD dan Bupati memang sudah ada komitmen, JPD adalah prioritas yang akan dituntaskan. DPRD sangat welcome dengan program tersebut. DPRD sepakat tahun 2022, 50 persen program jasmas dialokasikan untuk mendukung perbaikan JPD," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com.

BACA JUGA:

"Jadi, memang salah satu kesimpulannya, pokir adalah aspirasi terkait JPD yang rusak. Oleh karenanya, kita tuangkan dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD agar pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun 2022 pemerintah lebih konsen menangani JPD yang rusak, baik berat, sedang, dan ringan. Langkah DPRD ini karena JPD akan menopang aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Tidak hanya JPD, juga jalan kabupaten," imbuh Ketua DPC PKB Gresik yang akrab disapa Kang Qodir ini.

Namun demikian, kata Kang Qodir, terobosan kebijakan dari DPRD itu harus ditindaklanjuti dengan infrastruktur memadai seperti peralatan, termasuk tenaga. Menurutnya, solusi atas percepatan perbaikan JPD dan jalan kabupaten yang rusak salah satunya adalah dengan menambah sumber daya manusia (SDM) dan anggaran unit reaksi cepat (URC).

Kang Qodir meminta Bupati Fandi Akhmad Yani membagi tim URC menjadi tiga wilayah. Tim satu, untuk wilayah Gresik selatan, tim dua di wilayah tengah (kota) dan sekitarnya, dan tim tiga di Gresik Utara.

Alokasi anggarannya juga harus ditambah, karena jalan yang rusak itu kebanyakan disebabkan ambles, sementara kondisi pavingnya masih cukup bagus.

Pada kesempatan ini, Kang Qodir juga menyarankan kepada Bupati Gus Yani langsung menghubungi tim URC begitu melihat jalan rusak ketika tilik desa. Sehingga, perbaikan bisa langsung dilakukan tanpa proses birokrasi yang panjang. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News