Sabtu, 06 Juni 2020 21:16

Perbup DD Belum Keluar, Komisi I DPRD Gresik Panggil Bagian Hukum

Senin, 09 Maret 2020 15:52 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Perbup DD Belum Keluar, Komisi I DPRD Gresik Panggil Bagian Hukum
Pimpinan Komisi IV DPRD Gresik ketika memberikan keterangan pers terkait belum terbitnya Perbup DD, Senin (9/3). foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Gresik memberikan atensi terkait belum keluarnya peraturan bupati (perbup) sebagai payung hukum pencairan dana desa (DD), yang saat ini tengah ditunggu-tunggu 330 desa se-Kabupaten Gresik.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, Syaichu Busiri menyatakan, pihaknya segera memanggil Bagian Hukum untuk mempertanyakan belum keluarnya perbup tersebut. "Segera kami jadwalkan memanggil Kabag Hukum untuk mempertanyakan Perbup DD," ujar Syaichu Busiri ketika memberikan keterangan pers, Senin (9/3).

Pemanggilan itu, lanjut Syaichu, juga untuk mempertanyakan puluhan Perda yang telah disahkan DPRD, namun perbupnya tak kunjung keluar. "Sebab, setiap DPRD mengesahkan Perda, pasti memberikan amanah kepada pemerintah kapan perbup sudah harus diterbitkan. Kami akan minta Bagian Hukum untuk jadwalkan penerbitan perbup," jelas anggota Fraksi PKB DPRD Gresik ini.

Syaichu juga menyorot lambannya Pemkab Gresik dalam memproses pencairan DD. Ia menyayangkan Pemkab Gresik yang masih memberlakukan proses manual dalam pengajuan pencairan DD. Mulai dari desa ke kecamatan, hingga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), bahkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk pencairan.

Ia menilai model pelayanan yang menggunakan cara manual ini sangat menghambat. "Belum lagi kalau pemangku kebijakan baik camat, Kepala DPMD, Kepala BPPKAD, dan pengambil kebijakan lain tak ada di tempat. Sehingga, proses pencairan dengan minta Acc berupa tanda tangan basah (manual) kembali memakan waktu. Untuk itu, sudah waktunya Gresik sudah menggunakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan publik," jelasnya.

"Konsekuensinya, jika ada keterlambatan dalam pengajuan DD sampai batas waktu ditentukan, tak bisa dicairkan. Saya mencontohkan di Desa Roomo Kecamatan Manyar, tak terserap hingga Rp 500 juta karena terlambat," ungkapnya.

Senada dengan Syaichu, Sekretaris Komisi I, Kamjawiyono juga menilai waktu pencairan DD selama ini selalu dibuat lambat.

"Kepala desa (Kades) selalu diberikan waktu sangat mepet. Sehingga, Kades selalu dibuat kalang kabut dalam pencairan DD," pungkas Anggota Fraksi Gerindra ini. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Selasa, 02 Juni 2020 23:45 WIB
Oleh: M. Cholil NafisItulah kemudahan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, (yassiru wa la tu’assiru). Demikian prinsip ajaran Islam yang beradaptasi dengan kondisi dan zaman. Begitu juga soal pelaksanaan ibadah haji yang meny...
Minggu, 31 Mei 2020 18:02 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 03 Juni 2020 11:08 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <...