JEMBER,BANGSAONLINE.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menaruh perhatian serius terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Jember.
Daerah ini dinilai menjadi salah satu wilayah prioritas karena jumlah penduduk yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem tergolong tinggi.
Wakil Ketua BP Taskin, Iwan Sumule, menyampaikan bahwa Jember termasuk daerah yang membutuhkan intervensi cepat dan terarah.
“Wilayah ini menjadi salah satu titik krusial karena jumlah warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem masih cukup signifikan, yakni sekitar 124.000 jiwa,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja, Kamis (12/2026).
Menurut Iwan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh pada 2026.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak lagi berorientasi pada bantuan jangka pendek, melainkan menggunakan strategi komprehensif berbasis empat pilar utama.
Pilar pertama berfokus pada pembangunan dan pengembangan kawasan khusus yang mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih serta sentra-sentra budidaya agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri,” jelasnya.
Selanjutnya, BP Taskin juga memprioritaskan pembenahan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
“Perbaikan cepat terhadap sekolah rusak menjadi bagian dari upaya kami menjamin akses pendidikan yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, BP Taskin mengambil peran sebagai akselerator kebijakan. Lembaga ini berupaya memangkas prosedur birokrasi yang dinilai berbelit agar berbagai program bantuan bisa segera dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memotong rantai birokrasi yang panjang sehingga distribusi bantuan dan pelaksanaan program bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Iwan.
Tidak hanya itu, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian utama.
Koordinasi lintas level pemerintahan dianggap krusial agar target penurunan kemiskinan nasional tetap sesuai jalur yang telah ditetapkan.
Saat ini, tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 8,25 persen. BP Taskin menargetkan penurunan konsisten sebesar 1 persen setiap tahun.
Dengan skema tersebut, angka kemiskinan nasional diharapkan dapat ditekan hingga mencapai 4,5 persen pada 2029.
Menutup pernyataannya, Iwan menekankan pentingnya keberlanjutan program dan percepatan birokrasi dalam setiap langkah pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program di Jember tidak hanya berjalan sekali lalu hilang, tetapi harus berkelanjutan. Sinergi dan kecepatan birokrasi adalah kunci utama kami dalam menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. (nga/yud/van)
