Minggu, 18 November 2018 18:17

Pimpinan DPRD Gresik Tanyakan Tindak Lanjut PAW Markasim ke Bupati

Senin, 20 Agustus 2018 11:51 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Pimpinan DPRD Gresik Tanyakan Tindak Lanjut PAW Markasim ke Bupati
Moh. Syafi'.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik berkirim surat ke Bupati untuk mempertanyakan tindak lanjut PAW anggota Fraksi Golkar, Markasim Halim Widianto. Surat tersebut dilayangkan karena hingga kini surat rekomendasi PAW terhadap Markasim Halim Widianto belum dikirim oleh Bupati Sambari ke Gubernur Jatim,

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh. Syafi' kepada BANGSAONLINE.com, Senin (20/8/2018). "Surat ditandatangani ketua (Abdul Hamid) ditujukan Bupati. Isinya menanyakan tindaklanjut surat DPRD tertanggal 2 Agustus 2018," terangnya.

Sebelumnya, surat PAW Markasim sudah dikirimkan DPD Golkar Gresik pada 23 Juli, dan diproses DPRD untuk dikirimkan ke KPU guna verifikasi pada 27 Juli lalu.

Usai diverifikasi KPU, pengajuan PAW itu lalu dikirim pimpinan DPRD kepada Bupati pada 2 Agustus untuk diteruskan ke Gubernur Jatim guna keperluan pengesahan.

Sementara Ketua DPD Golkar Gresik H. Ahmad Nurhamim mengaku mendapat informasi bahwa Kesbangpol sudah mengirimkan salinan PAW kepada Gubernur. Namun, Gubernur belum bisa memproses PAW tersebut karena rekomendasi dari Bupati belum dikirim.

"Jadi, tinggal surat rekomendasi dari Bupati saja," katanya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (20/8/2018).

"Kesbangpol cerdas, setelah dapat surat PAW langsung kirim salinannya ke Gubernur sebagai bentuk pemberitahuan," pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Sekadar informasi, mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda), pada pasal 103 ayat (2) disebutkan, paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian ke Gubernur melalui Bupati.

Kemudian, ayat (3) disebutkan, paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.

Dan, pada ayat (4) dijelaskan, apabila 7 hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD ke Gubernur. (hud/dur)

Rabu, 14 November 2018 00:10 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*SUASANA khusuk menyelimuti Jumat malam 9 November 2018 di lorong-lorong kampung, di ruas-ruas musholla, di beranda-beranda langgar, di ruang-ruang masjid, surau ataupun gardu desa. Rakyat membaca doa dengan selingan renungan tent...
Minggu, 18 November 2018 03:20 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag. . .   Wayad’u al-insaanu bialsysyarri du’aa-ahu bialkhayri wakaana al-insaanu ‘ajuulaan (11).Ayat studi ini mengingatkan, betapa watak dasar manusia itu tak sabaran, maunya segera terwujud ap...
Sabtu, 10 November 2018 10:00 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...
Selasa, 06 November 2018 22:28 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Dua tahun terakhir Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan Anugerah Wisata Tingkat Provinsi Jawa Timur. Pertama anugerah wisata buatan terbaik provinsi diraih Taman Wisata Madiun Umbul Square tahun 2017, menyusul kemudian ...