Khoirul Huda (dua dari kiri) saat sowan ke kediaman pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin KH. Masbuchin Faqih, Suci, Manyar. foto: syuhud/ bangsaonline
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kebijakan Mendikbud RI Muhadjir Effendy memberlakukan program FDS (Full Day School) mulai tahun pelajaran 2017/2018 terus mendapatkan kritik berbagai kalangan. Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik Kubu Romy, Khoirul Huda, menganggap bahwa program tersebut adalah awal mula kepunahan Madin (madrasah diniyah) Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, FDS yang dicanangkan Mendikbud tersebut hanya sekadar praktek kurikulum yang mengalami perubahan manajemen waktu dan pengurangan hari. "Padahal, sistem pembelajaran model itu bisa dikondisikan tanpa merubah kurikulum secara praktis," ujar Ketua Komisi D DPRD Gresik ini kepada Bangsaonline.com, Senin(10/7/2017).
"FDS itu yang dikatakan program penguatan pendidikan karakter itu omong kosong Gombal itu, karena belum pernah teruji dan belum pernah terbukti," kecamnya.
Ia bahkan menilai program FDS dengan menjadikan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur justru akan merusak karakter dan mental anak. "Dengan dua hari libur itu, anak-anak malah malamnya malah akan begadang, nongkrong, mangkal di jalanan, atau cangkruk di kedai kopi, yang menghambur-hamburkan uang secara serampangan. Ini justru malah akan mengancam moral anak bangsa. Dua hari itu bisa jadi dianggap libur salat nasional oleh anak-anak," cetusnya.
Sebagai pengelola lembaga pendidikan bernuansa pesantren, Huda mengaku yayasannya sudah menerapkan full day school lebih dulu, namun dengan konsep yang berbeda. "Jadi bagi kami FDS yang digagas pemerintah ini lebih banyak efek negatifnya. Jadi, sebagai warga NU yang sam'an wa tho'atan, kami menolak dan tidak akan menerapkannya. Langkah ini ditempuh agar sekolah formal di Kabupaten Gresik tidak macam-macam dan tidak meremehkan Madin (Madrasah Diniyah)," katanya.
"Selain itu, agar Madin yang masih berkembang atau dalam taraf rintisan tetap bisa eksis dan bertahan. Terutama bagi Madin yang manajemennya belum rapi dan belum profesional," imbuhnya.
"Ingat, hanya warga NU-lah yang selama ini mengelola Madrasah Diniyah. Makanya, secara otomatis FDS akan menjadi rintisan program kepunahan Madin NU. Di sinilah efek negatif atau risiko yang secara tegas tampak dari kebijakan FDS. Untuk itu, orang NU harus kompak menolak." pungkasnya. (hud/dur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
