Selasa, 19 November 2019 01:35

Tolak FDS, Mahasiswa PMII Luruk Pemkot Mojokerto

Jumat, 18 Agustus 2017 22:40 WIB
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Tolak FDS, Mahasiswa PMII Luruk Pemkot Mojokerto
Hearing mahasiswa PMII dengan Komisi III DPRD Kota Mojokerto.

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Belasan mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto ngeluruk kantor Pemkot Mojokerto, Jumat (19/8). Aksi damai kalangan akademisi ini untuk menyuarakan penolakan terhadap program pendidikan full day school (FDS).

Sambil menggelar orasi, para mahasiswa juga membentangkan poster yang isinya penolakan terhadap Permendiknas Nomer 23 Tahun 2017, tentang hari sekolah.

Koordinator aksi, Slamet, menilai program Full Days School akan mengikis pendidikan nonformal, seperti Madrasah Diniyah (madin), Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan pendidikan keagamaan di dunia pesantren.

Tak berselang lama, tiga perwakilan mahasiswa diterima anggota Komisi III DPRD setempat dan Kepala Dinas Pendidikan Novi Rahardjo di ruang Komisi III DPRD setempat.

Menurut Novi Rahardjo, terkait tuntutan para mahasiswa tentang FDS akan menjadi masukan yang baik bagi Dinas Pendidikan. Pasalnya saat ini pihak dinas pendidikan belum melaksanakan Permendiknas tersebut.

"Dipastikan untuk sekolah negeri di Kota Mojokerto belum ada yang menerapkan permendiknas," terang Novi, saat menemui perwakilan mahasiswa di ruang Komisi III.

Lebih lanjut dikatakannya, meski demikan ada sekolah swasta yang sudah menerapkan sistem FDS. Bahkan sistem tersebut sudah diterapkan jauh sebelum permendiknas turun.

"Karena memang tuntutan dari sistem pendidikan di sekolahnya, maka memang ada sekolah swasta yang sudah menerapkan FDS," paparnya.

Novi juga menyampaikan jika Permendiknas saat ini belum bisa diterapkan menyusul adanya pernyataañ Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan peraturan presiden (PP) pengganti Permendiknas tersebut.

"Kalau sudah begitu, kita yang ada di daerah hanya bisa menunggu turunnya peraturan presiden," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi III, Cholid Firdaus juga menyampaikan hal serupa. "Jika memang banyak penolakan terkait FDS, maka akan menjadi masukan yang positif. Pasalnya tidak saja di Kota Mojokerto, namun berbagai elemen masyarakat di daerah menilai FDS tidak sesuai dengan sistem pendidikan bagi madrasah. Maka penolakan tersebut bisa dijadikan masukan untuk perumusan peraturan presiden yang saat ini masih dalam tahap penggodokan," pungkasnya. (yep/rev)

Badai Kembali Terjang Ngawi, Panggung dan Tenda untuk Lomba Panahan di Alun-alun Porak Poranda
Sabtu, 09 November 2019 00:05 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Hujan disertai angin kencang kembali memporak-porandakan Kabupaten Ngawi, Jumat (8/11) sore. Kali ini badai angin menerjang wilayah alun-alun dan sekitarnya, yang kebetulan sedang digelar lomba panahan....
Jumat, 15 November 2019 23:45 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Wisata Budaya Taneyan Lanjhang yang terletak di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan semakin diminati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Taneyan Lanjhang merupakan rum...
Rabu, 06 November 2019 12:44 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Para elit NU struktural tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Kekecewaan itu dieskpresikan secara terbuka oleh Wakil Ketua PB...
Senin, 18 November 2019 12:31 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*71. Yawma nad’uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaan.(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpi...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...