GRESIK (BangsaOnline) - Pimpinan DPRD Gresik dinilai kongkalikong dengan melakukan kesepakatan sepihak dengan eksekutif dalam memplotting anggaran. Sebab, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tidak diajak rapat untuk membahas plotting APBD 2015 setelah turunnya evaluasi Gubernur Jatim.
Fakta tersebut terungkap dalam rapat antara Banggar DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik yang berlangsung akhir pekan kemarin. Sebab, rapat yang awalnya diirencanakan bahas evaluasi tersebut, ternyata hanya mendengarkan hasil kesepakatan antara pimpinan dewan dengan Timang yang telah dikirim balasannya ke Gubernur Jatim.
BACA JUGA:
"Saya dan Faqih Usman (anggota Banggar dari F-PAN) sempat kaget dan speechless ketika mempertanyakan masalah itu dalam rapat Banggar dengan Timang," ujar Anggota Banggar DPRD Gresik, Moh Syafi' AM SH, Senin (12/1).
Dijelaskan, hasil evaluasi APBD Gresik Tahun 2015 sudah turun dari Gubernur Jatim. Salah satu poin harus dilakukan efisiensi untuk perjalanan dinas DPRD Gresik dan Pemkab Gresik yang secara akumulasi terkumpul Rp 13 miliar.
Ternyata, pimpinan dewan dan Timang telah sepakat memplotting anggaran tersebut ke Dinas PU sebesar Rp 5 miliar, Dinas Perhubungan (Dishub) serta SKPD lainnya.
"Apakah boleh aturannya langsung diplotting begitu. Sekkab (M Najib) selaku Ketua Timang mengaku sudah disetujui pimpinan dewan. Saya tidak bisa ngomong lagi," tandasnya.
