DPRD Gresik Sampaikan 18 Rekomendasi Terhadap LKPj Pelaksanaan APBD 2018

DPRD Gresik Sampaikan 18 Rekomendasi Terhadap LKPj Pelaksanaan APBD 2018 Bupati Sambari memberikan sambutan terhadap rekomendasi pelaksanaan APBD 2018. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar paripurna istimewa dengan agenda pangambilan keputusan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD 2018, di ruang paripurna, Kamis (25/4).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' A. M, dihadiri Bupati Sambari Halim Radianto, Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, Wakil Ketua Nur Qolib dan Nur Saidah, serta kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik.

Nur Qolib didaulat menyampaikan rekomendasi terhadap LKPj pelaksanaan APBD 2018. Ada 18 rekomendasi yang diberikan DPRD. "Ke-18 rekomendasi ini berdasarkan hasil pembahasan 4 komisi terhadap LKPj tersebut," katanya.

BERIKUT 18 REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN DPRD ATAS LKPj APBD 2018:

1. Bupati diminta menetapkan tematik prioritas pembangunan tahunan dengan lebih cermat dan pruden sebagai penerjemah visi dan misi RPJMD 2016-2021. Tema pembangunan harus benar-benar didukung oleh relevansi dan realibilitasnya dengan seluruh potensi pembangunan di Kabupaten Gresik.

2. Meminta Pemkab meningkaptkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak, retribusi dan hasil pengelolaan BUMD.

3. Meminta Bupati melakukan kebijakan sektor industri sekaligus review kebijakan RTRW Industri Gresik.

4. Meminta Bupati melakukan kebijakan inovatif untuk mendukung peningkatan daya tarik investasi, daya saing industri, dan keunggulan komoditas pertanian dan perikanan.

5. Meminta Bupati secara progresif melakukan kendali efektif atas tata kelola organisasi dan personalia DPUTR seiring pesatnya pembangunan kawasan industri di wilayah Gerbang Kertasusila.

6. Meminta Bupati menjaga performa kegiatan proyek infrastruktur agar sesuai target kinerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan DPRD. Hal ini didasari lemahnya konsistensi OPD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan.

7. Meminta Bupati melalui sekda mampu mengoordinasikan semua kewenangan dan tupoksi OPD agar mampu bersinergi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seiring tingginya Silpa 2018 sebesar Rp 362 miliar.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO