Bupati Bandung Ridwan Kamil. Foto: sidomi.com
Salah satu pengguna akun Twitter, @henkychrist iseng bertanya dengan me-mention akun Twitter milik Ridwan Kamil, @ridwankamil. Pemilik akun itu bertanya apakah Ridwan Kamil berani untuk mundur dari Partai Gerindra terkait Pilkada langsung.
Tokoh yang kerap disapa Emil ini pun meminta agar sebelum bertanya supaya dicek dulu kebenarannya. "sblm tanya, coba dicek faktanya dulu mas," kata Emil menjawab pertanyaan @henkychrist.
Emil juga menjawab pertanyaan pengguna akun lain mengenai tanggapannya soal RUU Pilkada. Dengan tegas, Emil mendukung Pilkada yang dilakukan secara langsung dipilih masyarakat. "sy pro pemilihan langsung. sy org biasa yg jd produk pemilihan langsung," katanya menegaskan.
Dalam Pemilihan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan pasangannya, Oded M Danial, memang diusung dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, Ridwan Kamil pernah membantah jika dirinya merupakan kader PKS dan Partai Gerindra.
Sementara Ketua
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid
mengatakan partainya akan memberi sanksi kepada kader yang menolak pemilihan
kepala daerah lewat DPRD. Sanksi yang diberikan bisa sampai pemecatan sebagai
anggota partai.
"Bisa dibayangkan, Golkar saja memberikan sanksi (pemecatan), apalagi
PKS," kata Hidayat ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 10
September 2014. Dia menuturkan keputusan yang disepakati oleh pimpinan pusat
PKS harus diikuti oleh kader di seluruh daerah. Namun, dia yakin semua kader
PKS yang berada di wilayah sepakat dengan pemilihan melalui DPRD.
Menurut Hidayat, pemilihan lewat DPRD tak melanggar konstitusi. Rujukannya,
ujarnya, adalah Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya,
"Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
"Demokratis itu bisa melalui pemilihan langsung atau lewat DPRD,"
kata Hidayat. Dia mengatakan pemilihan langsung banyak mudaratnya karena banyak
yang tidak akur setelah pemilihan kepala daerah.
Ihwal mundurnya kader Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, yang menolak dengan
keputusan pemilihan lewat DPRD, Hidayat mengatakan seharusnya Ahok berani
mundur sebagai wakil gubernur. Alasannya, Ahok bisa menjadi Wakil Gubernur
Jakarta setelah diusung oleh Gerindra. "Kalau Ahok jantan, ditantang
Taufik mundur dari wagub, berani tidak Ahok," ujar Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
