Catatan pertama yaitu, perlu adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga PTT kesehatan di Ponkesdes Se Jatim, dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua, perlu adanya kajian ulang mengenai jenis - jenis pelatihan kerja di UPT - UPT Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan perubahan teknologi, serta perubahan kebutuhan pasar.
Sementara itu ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan fokus APBD 2018 ini nanti yaitu mengurangi kemiskinan dan mempercepat IPM di Jatim terutama di wilayah Madura dan Probolinggo. Pasalnya di daerah tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait kemiskinan.
Yang kedua yaitu memperpendek disparitas wilayah dengan memperbaiki masalah infrastruktur di Jatim.
"Pihaknya juga menyambut postif langka provinsi untuk membantu sekolah madin dan pesantren. Hal ini dilakukan sebagai mengurangi IPM dan angka buta huruf di Jatim,"ujar Halim politisi asal Fraksi PKB Jatim.
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa APBD 2018 ini merupakan harapan bagi pendidikan vokasional Jatim. Dimana ia terus mendorong agar Madrasah Aliyah dan SMA terutama di Madura harus ada pendidikan vokasional. “Kami sudah MoU dengan seluruh rektor PTN agar fakultas teknik mengampu SMK-SMK,” katanya.
Pendidikan vokasional ini, lanjutnya, sangat penting untuk menghadapi bonus demografi di Jatim tahun 2019 mendatang. Dimana jumlah usia produktif yakni 15- 64 tahun sebanyak 69,74 persen.
Selain itu, pendidikan ini untuk menyiapkan lulusan SMK yang terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. “Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri yang membutuhkan,” pungkasnya. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
