Ringkasan Berita
- Kota Kediri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025, menjadi pencapaian ke-12 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Vinanda Prameswati menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Jatim pada 29 Mei 2026.
- Pencapaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien meski menghadapi tantangan ekonomi. Pengelolaan anggaran difokuskan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seperti peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
- Kunci keberhasilan ini adalah sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, dan masyarakat yang aktif mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, peran komitmen pimpinan daerah dan penguatan sistem pengendalian serta digitalisasi keuangan juga menjadi faktor pendukung utama.
- Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah di tengat regulasi keuangan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut adaptasi cepat, tertib administrasi, pengelolaan aset, serta penguatan pengendalian internal.
- Pemerintah Kota Kediri mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan pengawasan. Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi memberikan output dan outcome nyata bagi masyarakat.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkot Kediri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. Penghargaan ini menjadi pencapaian ke-12 kali berturut-turut bagi Kota Kediri.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, pada Jumat (29/5/2026).
"Alhamdulillah kami semua bersyukur Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD, DPRD, dan masyarakat yang aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah," ujarnya.
Vinanda menegaskan, pencapaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien meski di tengah tantangan ekonomi.
Ditekankan pula pengelolaan anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.
"Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat," katanya.
Kepala daerah termuda ini juga menyebut tantangan terbesar adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah. Regulasi keuangan yang semakin kompleks menuntut adaptasi cepat, tertib administrasi, pengelolaan aset, serta penguatan pengendalian internal.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu, menambahkan konsistensi meraih WTP didukung komitmen pimpinan daerah, penguatan sistem pengendalian, serta digitalisasi pengelolaan keuangan.
"Pemkot Kediri terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan berbasis teknologi informasi agar lebih transparan, akurat, dan mempermudah pengawasan," ucapnya. (uji/mar)
