PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Adanya koperasi berbasis syariah diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di lapisan bawah. Untuk itu, setiap desa harus tersentuh koperasi berbasis syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan-pelayanan usaha, baik melalui koperasi konvensional maupun syariah.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Henis Widiyanto saat ditemui Bangsaonline.com. Ia menjelaskan, saat ini jumlah koperasi syariah di wilayah Kabupaten Pasuruan masih terbatas. Yakni hanya ada 90 unit koperasi berbasis syariah. Puluhan koperasi itu, baru tersebar di 80 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
BACA JUGA:
- PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Difungsikan Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Sukses di Rest Area Pohgading, Desa Bulusari Jadi Tempat Pasar Murah Kedua
- Janji Politik Gus Ipul-Mas Adi Berhasil Tingkatkan Ekonomi Kota Pasuruan Naik 3,4 Persen
- Eks Wabup Pasuruan Dijebloskan Tahanan Bersama 2 Tersangka Lainnya, Terkait Korupsi Dana Kemenkop
"Bila dilihat dari luas wilayah daerah, maka belum seluruh desa atau kelurahan di Kabupaten Pasuruan tersentuh koperasi berbasis syariah. Untuk itu Dinkop dan UKM berharap seyogyanya semua desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan bisa berdiri koperasi syariah," jelas mantan kepala BKD ini.
Henis menguraikan, bertumbuhnya koperasi berbasi syariah di setiap desa dan kelurahan, diharapkan bisa memberikan pilihan dan kemudahan bagi masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang menyukai sistem simpan pinjam atau perdagangan berbasis syariah.
Karena itulah, pihaknya akan mendorong pertumbuhan koperasi berbasis syariah tersebut. Mengingat, jumlahnya saat ini masih terbatas alias belum menjangkau keseluruhan desa ataupun kelurahan di Kabupaten Pasuruan.
“Supaya ada pilihan. Mereka yang menyukai layanan berbasis syariah, bisa ke syariah. Begitun yang menyukai konvensional, bisa ke konvensional,” sambungnya.
Pihak Pemkab sendiri memang tidak bisa menyediakan dana hibah untuk koperasi, karena memang saat ini tidak ada aturan yang memperbolehkannya. "Makanya opsi yang bisa kami lakukan dengan memberkan program pelatihan. Misalnya, pelatihan ibu-ibu PKK yang ingin mendirikan koperasi syariah ini, kami dorong untuk bisa mewujudkannya," tandas dia. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
