Pembebasan 10 WNI, Menhan: Mustahil Kerahkan Pasukan TNI, Tetap Tempuh Negoisasi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyatakan tidak mungkin menggelar operasi militer buat membebaskan 10 warga Indonesia disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Penyebabnya, undang-undang di Filipina menghalangi hal itu.

"Konstitusinya (Filipina) enggak boleh orang (TNI) masuk. Kecuali orang keluar, baru boleh," kata Ryamizard usai menghadiri Penataran Kader Organisasi (Takorna) XIV FKPPI di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (11/4) dikutip dari merdeka.com.

Ryamizard menyatakan Indonesia sangat menghargai kedaulatan Filipina. "Kalau kita boleh masuk, ya boleh. Kita hargai kedaulatan mereka. Kita hargai konstitusi Filipina," lanjut Ryamizard.

Beberapa opsi, lanjut Ryamizard, ditempuh supaya sepuluh warga Indonesia disandera bisa selamat kembali ke tanah air. "Negosiasi jadinya. Setelah (opsi) diplomasi, operasi militer. Kalau operasi pasti ada korban," ucap Ryamizard.

Ryamizard juga memastikan 10 WNI yang disandera dalam posisi selamat. 10 WNI tersebut tidak ada dalam peperangan usai militer Filipina menyergap lokasi Abu Sayyaf. "Semua dalam keadaan selamat. Dan sehat wal afiat," tandasnya.

Hanya saja, mantan Kepala Staf TNI AD era Presiden Megawati itu enggan menyebutkan posisi tempat WNI disandera saat ini. "Enggak bisa disebutkan tempatnya, mungkin juga rahasia. Tapi saya juga tahu kok tempatnya," lanjut Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, dia rutin mengontak Menteri Pertahanan Filipina. "Saya dengan Menhan sana. Pak presiden juga dengan Presiden (Filipina) koordinasi," ucap Ryamizard.

Sementara, keselamatan sandera dipertanyakan, setelah tentara Filipina menyerang markas Abu Sayyaf di Provinsi Basilan, Pulau Mindanao, akhir pekan lalu. Dalam operasi militer yang gagal itu, 18 tentara Filipina tewas dan 52 lainnya luka-luka. Sedangkan dari pihak Abu Sayyaf, lima militan tewas ditembak.