Ironi Penangkapan Eks Kepala BGN dan Kasus Teddy vs Dino Patti Djalal

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. 

Yang menarik, penangkapan itu dilakukan Kejagung beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga BGN itu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan dan dua jenderal itu pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Tapi Rabu 3 Juni 2026 pagi Kejagung sudah menjemput paksa Dadan Hindayani. Bahkan ada informasi beredar bahwa Kejagung sudah mengintai Dadan dan dua jenderal polisi serta TNI itu sejak Rabu pukul 2.00 dini hari.

Jarak yang sangat pendek antara pencopotan dan penangkapan mantan tiga petinggi BGN itu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Terutama di media sosial (medsos). Jangan-jangan Presiden Prabowo dan Kejagung sudah melakukan “koordinasi” sebelum penangkapan itu dilaksanakan.

Bahkan muncul tuduhan bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah pengalihan isu dari kasus Teddy vs Dino. Seperti kita tahu, Seskab Teddy Indra Wijaya dibully secara masif oleh rakyat Indonesia karena dianggap merendahkan Dino Patti Djalal, seorang diplomat senior, gara-gara memberi saran secara terbuka kepada Presiden Prabowo agar mengurangi agenda ke luar negeri karena pemborosan.

Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung

Dino bahkan menyebut angka anggaran sekali ke luar negeri Presiden Prabowo bisa menghabiskan uang negara puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Hotelnya saja – menurut Tempo – menghabiskan uang negara Rp 5,8 miliar. Belum lagi uang saku harian rombongan, biaya pesawat dan lainnya.

Teddy mengkonter Dino. Juga secara terbuka. Presiden Prabowo – menurut Teddy - telah melakukan efisiensi, mengurangi peserta rombongan dibanding dengan era presiden sebelumnya. Bahkan sebagian biaya – klaim Teddy – berasal dari uang pribadi Prabowo.

Selain itu – menurut Teddy, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri menghasilkan investasi luar negeri ke Indonesia dalam jumlah ratusan triliunan rupiah.

Namun klaim Teddy itu disanggah Guntur Romli, kader PDIP. Menurut Guntur, klaim Teddy soal investasi luar negeri itu palsu dan menyesatkan karena data yang diangkat Teddy itu termasuk investasi dalam negeri. Bukan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Bahkan sepanjang tahun 2025, menurut Guntur Romli, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia hampir stagnan. Karena itu Guntur menyebut kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri gagal.

Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya

Kunjungan Presiden Prabowo memang terus menuai kontroversi. Namun dari semua retorika perdebatan itu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah ketika Teddy mengkonter Dino Patti Djalal dengan kalimat: “Beliau pernah menjadi wamenlu, meskipun hanya diberi kesempatan 3 bulan.”

Publik – terutama para netizen di media sosial – menganggap kalimat Teddy itu sebagai penghinaan dan merendahakn Dino Patti Djalal. Padahal karir Dino sebagai diplomat cukup panjang. Ia tidak hanya menjabat wamenlu tiga bulan seperti dikatakan Reddy. Tapi juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Bahkan Dino mendapat tiga penghargaan bintang maha putra atas kompetensinya sebagai diplomat, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Nah, berdasarkan rentetan peristiwa itulah para pengeritik Presiden Prabowo – terutama di media sosial – menuduh bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu hanyalah drama politik untuk mengalihkan isu Teddy yang sedang dibully masyarakat.

Benarkah? Sejatinya sulit dinalar. Bukankah Jenderal Pusung dan Dadan Hindayana itu adalah orang dekat Prabowo. Tapi dalam politik semua bisa saja terjadi. Apalagi sekarang legitimasi politik Presiden Prabowo sedang turun drastis. Baik karena rupiah yang terpuruk, ekonomi terus melemah, hutang meningkat, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, disamping juga program andalannya yang amburadul tapi terkesan dipaksakan.

Tapi apapun alasan dan motifnya kasus penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah bukti bahwa pengelolaan MBG selama ini diduga banyak penyimpangan dan korupsi. Ini berarti membenarkan kritik para aktvis dan kelompok sipil.

Bahkan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, memplesetkan MGB sebagai Maling Berkedok Gizi. Kaos plesetan itu sekarang marak dikenakan para aktivis, termasuk Tiyo.

Naniek Sudaryati Deyang, yang saat itu masih menjabat Wakil Kepala BGN menyayangkan singkatan BGN yang sarkastis itu. Ia menyindir Tiyo membangun narasi tanpa bukti. Ia mengaku berharap malingnya  ada dan ditangkap serta dipenjarakan.

"Tapi kok gak ada sampai sekarang," ujar Naniek. Lagi-lagi menyindir Tiyo dan para aktivis.

Ia bahkan mengatakan bahwa Tiyo sebagai mahasiswa yang mewakili intelektual hanya bisa membangun narasi tapi tidak bisa membuktikan apapun. 

Teddy Indra Wijaya

Sekarang ternyata kritik para aktivis dan kelompok sipil telah terbukti. Bahkan buah berbagi kritik itu telah membuat Naniek naik pangkat sebagai Kepala BGN yang baru.

Sejak program MBG dijalankan memang banyak sekali kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Bahkan bukan hanya kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Tapi juga banyak keluhan dari berbagai sekolah. Keluhan itu diunggah dalam banyak video kasus siswa-siswi keracunan, sajian nasi dan lauk serta buah yang tak layak dan basi, sehingga dibuang ke tong sampah secara percuma.

Tapi berbagai kritik para aktivis dan kelompok sipil itu tak pernah didengar. Alih-alih kritik mereka didengar, Presiden Prabowo dan orang dekatnya – terutama para pengelola MBG - malah marah.

Memang sangat ironis. Tapi itulah faktanya. Sekarang kita menyaksikan kepala BGN Dadang Hindayana dan dua wakilnya, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya ditangkap Kejagung. Mereka diduga memperkaya diri sendiri dengan menarik uang dari mitra BGN yang mau mendirikan dapur MBG. Modusnya mereka memainkan titik lokasi. Satu titik dikabarkan mencapai ratusan juta. 

Belum lagi soal tetek bengik uang survey dan sebagainya. Bahkan kabarnya juga ada yang minta per porsi Rp 500 hingga Rp 1.000. Padahal dalam satu titik saja ada yang melayani 3000 siswa-siswi per hari. Wallahua’lam.

Rakyat hanya bisa mengelus dada. Karena anggaran MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu diambilkan dari dana APBN. Uang rakyat. Pajak rakyat. Bukan hasil kerja keras pemerintah, misalnya keuntungan BUMN.

Lebih ironis lagi, kabarnya dana MBG yang mencapai Rp 335 triliun itu diambilkan sebagian dari dana anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kita semakin prihatin ketika mencermati masa atau tenggang waktu para petinggi BGN itu melaksanakan tugas atau bekerja Prof Dadang Hindayana, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menjalankan tugs sebagai kepala BGN dan wakil kepala belum genap dua tahun. Sekitar 1,5 tahun. Berarti mereka begitu bekerja langsung melakukan dugaan korupsi. Itu berarti di otak mereka sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki gizi anak bangsa atau masyarakat. Apalagi mengabdi pada negara.

Di otak mereka hanya ada cuan dan cuan. Wajar jika mereka selalu marah kalau ada yg mengeritik MBG. Karena kepentingam cuannya terganggu.

Beda dengan pemimpin yang punya wawasan kebangsaan dan berniat mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka niscaya punya integritas dan akhlak, sehingga ketika mendapat kritik dari rakyat menerima secara terbuka dan lapang dada karena sadar tentang kesalahan dan untuk kebaikan bersama dan masyarakat. Wallahua’lam bisshawab.