Jamintel Kejagung RI, Prof. Reda Mantovani saat jumpa pers usai melakukan launching aplikasi Jaga Dapur MBG.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung RI dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) menggelar sosialisasi pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para mitra dapur, pemilik yayasan, serta Ketua SPPG dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini bertujuan untuk memberikan pengarahan langsung terkait tata kelola dan pengawasan program unggulan pemerintah tersebut.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Mantovani, menjelaskan bahwa peluncuran aplikasi "Jaga Dapur MBG" merupakan langkah preventif untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya bisa memberikan apresiasi, tetapi juga melaporkan jika ditemukan menu yang tidak sesuai.
"Hal ini penting sebagai bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional dalam meningkatkan kualitas layanan," ujar Prof. Reda.
Ia menegaskan bahwa pihak Kejaksaan tidak bekerja sendiri dalam memverifikasi aduan masyarakat. Verifikasi akan dilakukan bersama Abpednas untuk memastikan validitas setiap laporan yang masuk dari akar rumput.
"Kalau dalam hal ini Apdenas akan dilibatkan dalam proses verifikasi laporan sekaligus membantu memantau pelaksanaan program MBG di lapangan," paparnya.
Sistem pengawasan berlapis ini diharapkan dapat menutup celah penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prof. Reda menekankan pentingnya integritas agar masyarakat benar-benar menerima manfaat makanan berkualitas tanpa ada narasi negatif di lapangan.
"Langkah ini dilakukan berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat," timpalnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengingatkan dengan tegas agar para pengelola dapur MBG menjalankan amanah ini secara transparan dan akuntabel. Mengingat, program ini merupakan prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran besar, praktik curang sangat dilarang.
“Jangan sampai ada mark up harga atau penurunan kualitas. Fokuslah pada penyediaan makanan bergizi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wakil Kepala BGN.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran kepala daerah serta seluruh kepala OPD dari Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam menyukseskan ketahanan gizi nasional. (wan/rev)
