Anggota DPR Gus An'im Pastikan Kenaikan Biaya Avtur Haji Tak Dibebankan ke Jemaah

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Badan Pengelola Keuangan Haji bersama Komisi VIII DPR RI menggelar Halaqah Keuangan Haji bertema “Optimalisasi Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat” di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, perwakilan PCNU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), organisasi kemasyarakatan, media, hingga calon jemaah haji.

BACA JUGA:

Halaqah Keuangan Haji Kediri: Strategi BPKH Optimalkan Dana Jemaah dan Solusi Pangkas Antrean
Harapan Muhammad Erlita, Jemaah Haji Disabilitas Asal Aceh saat di Tanah Suci: Cuma Ingin Mabrur
Bimbad PPIH Ajak Semua Petugas Haji Beri Pendampingan Optimal bagi Jemaah Berkebutuhan Khusus
Mawar Merah pada Kerudung Jadi Penanda Unik Jemaah Haji asal Lamongan di Madinah

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, mengapresiasi kinerja profesional BPKH dalam mengelola dana haji yang nilainya diperkirakan mencapai Rp180 triliun.

Menurutnya, pengelolaan dana yang optimal mampu menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang seharusnya mencapai sekitar Rp90 juta menjadi rata-rata Rp60 juta per jemaah.

Gus An’im juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan mitigasi dampak konflik geopolitik di Selat Hormuz, Iran.

Konflik tersebut memicu kenaikan harga minyak dunia, termasuk bahan bakar pesawat atau avtur.

Berdasarkan hasil rapat kerja antara Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI, disepakati bahwa kekurangan biaya avtur yang hampir mencapai Rp1 triliun tidak dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

"Kita bersyukur kebijakan pemerintah saat ini tidak membebankan kenaikan biaya avtur tersebut kepada para calon jemaah. Entah itu nanti ditutup dari Danantara atau APBN, yang jelas tidak ada pungutan tambahan bagi jemaah reguler," ujar Gus An'im di Ponpes Lirboyo, Sabtu (16/5/2026).

Ia menyebut kebijakan tersebut berbeda dengan sejumlah negara lain, seperti India, yang membebankan tambahan biaya akibat kenaikan avtur kepada setiap jemaah haji.

Menurutnya, di India biaya tambahan tersebut mencapai sekitar Rp2 juta per jemaah.

Gus An’im juga menyinggung kenaikan biaya transportasi domestik di Indonesia, seperti rute Medan-Batam yang meningkat dari Rp12 miliar menjadi Rp40 miliar.

Namun, kata dia, tambahan biaya tersebut ditanggung pemerintah daerah tanpa membebani jemaah.

Ia mengingatkan BPKH untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola investasi dana haji.

"Sifat kehati-hatian adalah yang paling utama. Jangan sampai menempatkan investasi dana haji pada sektor-sektor usaha yang memiliki risiko tinggi," tegasnya.