SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Insiden dugaan keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) kembali mengguncang publik. Kali ini, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di Kota Surabaya dilaporkan mengalami gejala medis serius usai mengonsumsi menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, pada Senin (11/5/2026).
Para pelajar tersebut mengeluhkan mual, muntah, hingga pusing, yang memaksa mereka mendapatkan perawatan di Puskesmas Tembok Dukuh. Beberapa siswa bahkan harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Merespons kejadian ini, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur segera mengambil langkah cepat dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sembari menunggu hasil uji laboratorium.
Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, memberikan tanggapannya terkait insiden ini. Senator asal Jawa Timur tersebut mengapresiasi ketegasan BGN, meski ia juga memberikan catatan kritis.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujar Lia saat ditemui di kediamannya pada Selasa (12/5/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa penutupan SPPG hanyalah langkah kuratif. Mengingat kejadian serupa telah berulang di berbagai daerah, Lia mendesak adanya penguatan pada sisi preventif (pencegahan).
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif,” tegasnya.
Soroti Kendala Teknis "Porsi Jumbo"
Politikus yang akrab disapa Ning Lia ini menyoroti aspek teknis pengolahan makanan dalam skala besar yang menjadi tantangan utama bagi pengelola SPPG. Menurutnya, memasak untuk ribuan orang memerlukan keahlian khusus dan standar higienitas yang ekstra ketat.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Di sini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3.000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Lia juga menyinggung laporan dari siswa yang merasakan ada keanehan pada rasa bumbu makanan yang disajikan.
“Apalagi dengan target penerima adalah anak-anak maupun kelompok rentan, maka higienitas dalam proses pengolahan sampai penyajian tentu akan sangat diperlukan. Contoh yang terjadi di Tembok Dukuh itu. Siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?” tanya Ning Lia.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar kontrol kualitas dilakukan secara berkala pada setiap sesi masak, bukan hanya di awal.
“Dan apakah memasak dilakukan 3.000 porsi sekaligus? Misal proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3.000 porsi, maka per pengolahan saat mau disajikan, tentu harus dicoba terlebih dahulu oleh mereka. Jangan sampai dicoba pada pengolahan sekian porsi yang pertama, berikutnya tidak, maka risiko keracunan akan terus berpotensi terjadi.”
Menutup pernyataannya, Lia kembali mengingatkan usulannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BGN pada awal 2025 lalu. Ia berharap target produksi harian tidak dipaksakan jika sumber daya manusia di lapangan belum siap.
“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan di awal kami Rapat Dengar Pendapat dengan BGN awal 2025 lalu, bahwa target 3.000 porsi mohon jangan saklek, jangan dipatenkan. Kenapa begitu? Karena skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berkejaran dengan waktu penyajian. Dan inilah risiko, potensi keracunan jika oknum SPPG tidak memiliki skill khusus,” pungkasnya.
