Pengurus Gapembi Jatim Dilantik, Jadi Mitra Strategis Pemerintah Sukseskan MBG

Pengurus Gapembi Jatim Dilantik, Jadi Mitra Strategis Pemerintah Sukseskan MBG Prosesi pelantikan Gapembi Jawa Timur di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (9/4/2026). Foto: ist.

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur resmi dilantik dan diminta berperan aktif mengawasi ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis ().

Pelantikan yang digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (9/4/2026), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony, serta perwakilan pengusaha makan bergizi se-Jawa Timur.

Menko Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Gapembi merupakan mitra strategis BGN sehingga komunikasi dengan pemerintah pusat diharapkan berjalan lebih efektif.

“Kita harapkan ini menjadi mitra BGN sehingga nanti pembinaannya cepat, komunikasinya cepat,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan, meski program menjadi tanggung jawab BGN, pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, khususnya dalam aspek pengawasan agar makanan yang didistribusikan sesuai standar.

“Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan segala macam itu sekarang semua ikut,” katanya.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi permasalahan dalam pelaksanaan yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Menurut Zulhas, pemerintah menghadapi tantangan besar mengingat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar luas di Indonesia.

“Kita tidak ingin ada satu anak pun yang menjadi masalah. Kita ingin sempurna, menuju ke sana. Itu anak-anak kita, tetapi memang pekerjaan besar sekali, maka kami terus melakukan perbaikan tata kelolanya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta DPW Gapembi Jatim turut mengawasi operasional sekitar 3.800 dapur SPPG di wilayahnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga mutu program agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Harapan kami, masyarakat ikut merasakan manfaat, baik mereka yang menyediakan bahan-bahan, bekerja sebagai petugas di SPPG, maupun masyarakat di sekitar dapur SPPG berada," ujar Emil.

Emil mengungkapkan, berdasarkan data BGN, Jawa Timur memiliki sekitar 3.800 SPPG. Sementara itu, data Pemprov Jatim mencatat dari sekitar 3.500 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 1.700 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kita berharap betul-betul bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan di Jawa Timur. Bahwa ada insiden-insiden, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus segera kita sikapi dengan baik, dengan pembenahan," tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan penghentian sementara operasional ratusan SPPG sebagai langkah penertiban.

"Kemarin BGN sudah mengambil langkah tegas, minimal harus mulai mendaftar dulu, menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk SLHS. Kemarin ada keputusan BGN, kalau belum mendaftar SLHS, itu akan ditutup sementara," tuturnya.

Tak hanya itu, Satgas Percepatan juga telah dibentuk dan berjalan secara terstruktur di Jawa Timur.

Koordinasi lintas sektor dan antar-SPPG terjalin untuk memastikan kontrol kualitas pendistribusian berjalan dengan baik.

"Tapi saya yakin dengan adanya Gapembi Jawa Timur, bukan sekadar ceklis SLHS, tetapi akan dipastikan syarat-syaratnya terpenuhi demi keselamatan peserta dan penerima manfaat. Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk bermitra, untuk menjadi partner dalam kesuksesan program ini," jelasnya.

Sebagai DPW keenam di tingkat nasional, Gapembi Jatim dipimpin oleh Makhrus Sholeh. Ia langsung menegaskan arah gerak organisasi yang akan difokuskan pada penguatan sistem dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).

Makhrus menyebut, langkah awal yang dilakukan adalah menyatukan visi para mitra melalui standar yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Jadi standar ini di anggota kita, kita ingin ini benar-benar penerima manfaat ini bisa maksimal seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden,” kata Makhrus.

Tak hanya itu, Gapembi Jatim juga mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan BGN. Tujuannya agar seluruh kebijakan dan pembinaan bisa tersampaikan hingga ke tingkat paling bawah. (ari/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO