Prosesi pelantikan Gapembi Jawa Timur di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (9/4/2026). Foto: ist.
Emil mengungkapkan, berdasarkan data BGN, Jawa Timur memiliki sekitar 3.800 SPPG. Sementara itu, data Pemprov Jatim mencatat dari sekitar 3.500 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 1.700 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Kita berharap betul-betul bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Bahwa ada insiden-insiden, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus segera kita sikapi dengan baik, dengan pembenahan," tegasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan penghentian sementara operasional ratusan SPPG sebagai langkah penertiban.
"Kemarin BGN sudah mengambil langkah tegas, minimal harus mulai mendaftar dulu, menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk SLHS. Kemarin ada keputusan BGN, kalau belum mendaftar SLHS, itu akan ditutup sementara," tuturnya.
Tak hanya itu, Satgas Percepatan MBG juga telah dibentuk dan berjalan secara terstruktur di Jawa Timur.
Koordinasi lintas sektor dan antar-SPPG terjalin untuk memastikan kontrol kualitas pendistribusian MBG berjalan dengan baik.
"Tapi saya yakin dengan adanya Gapembi Jawa Timur, bukan sekadar ceklis SLHS, tetapi akan dipastikan syarat-syaratnya terpenuhi demi keselamatan peserta dan penerima manfaat. Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk bermitra, untuk menjadi partner dalam kesuksesan program ini," jelasnya.
Sebagai DPW keenam di tingkat nasional, Gapembi Jatim dipimpin oleh Makhrus Sholeh. Ia langsung menegaskan arah gerak organisasi yang akan difokuskan pada penguatan sistem dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Makhrus menyebut, langkah awal yang dilakukan adalah menyatukan visi para mitra melalui standar yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jadi standar ini di anggota kita, kita ingin ini benar-benar penerima manfaat ini bisa maksimal seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden,” kata Makhrus.
Tak hanya itu, Gapembi Jatim juga mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan BGN. Tujuannya agar seluruh kebijakan dan pembinaan bisa tersampaikan hingga ke tingkat paling bawah. (ari/van)
