Mendikdasmen RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 132 unit sekolah di Jember hasil rehabilitasi, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
JEMBER, BANGSAONLINE.com – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan melakukan pembenahan infrastruktur sekolah secara masif. Salah satu capaian nyata terlihat di Kabupaten Jember, di mana sebanyak 132 sekolah lintas jenjang telah berhasil direvitalisasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa perbaikan sarana pendidikan merupakan prioritas utama dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan seluruh satuan pendidikan di Indonesia sudah tersentuh program pembenahan sebelum tahun 2029 mendatang.
Dalam kunjungannya ke Jember pada Sabtu (21/2/2026), Abdul Mu’ti meresmikan hasil rehabilitasi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Keberhasilan di Jember ini merupakan bagian dari suksesnya program tahun anggaran 2025 yang telah menuntaskan pembangunan di 16.167 titik di seluruh penjuru tanah air.
Memasuki tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana mengambil langkah yang jauh lebih agresif. Selain target reguler revitalisasi 11.470 sekolah melalui skema APBN, pemerintah juga tengah mengusulkan anggaran tambahan untuk memperluas jangkauan program.
“Sesuai arahan Bapak Presiden saat peringatan Hari Guru, akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan yang direvitalisasi. Saat ini kami sedang mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan melalui Komisi X DPR RI. Jika pengajuan ini disetujui, maka total sekolah yang diperbaiki pada 2026 bisa mencapai lebih dari 71.000 unit,” ungkap Abdul Mu’ti.
Ada perubahan fundamental dalam pelaksanaan proyek di tahun mendatang. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan menggunakan sistem swakelola oleh pihak sekolah. Berdasarkan kajian kementerian, metode ini dinilai jauh lebih efektif karena memberikan manfaat berlapis bagi lingkungan sekitar.
Selain menciptakan gedung sekolah yang lebih representatif dan nyaman untuk belajar, sistem swakelola ini diproyeksikan mampu menyerap lapangan kerja dengan melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga mewajibkan pembelian material bangunan dari toko bangunan setempat agar ekonomi daerah ikut tumbuh.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kebijakan Presiden, kita bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat,” tegas Abdul Mu’ti.
Dengan perpaduan pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah optimistis tercipta fondasi pendidikan yang lebih kokoh. Harapannya, lingkungan belajar yang aman dan kondusif mampu melahirkan generasi masa depan yang berkualitas tinggi di seluruh pelosok Indonesia.
