Bupati Jember Hendy Siswanto (tengah) dalam sebuah kesempatan.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Jember menempati posisi 4 teratas dalam Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tercatat pada pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan BNPB, bahwa Jember memiliki skor 152,63 dalam skala IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia).
Menyikapi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa (kades)/lurah, relawan kebencanaan, masyarakat, dan semua pemangku kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
Hal itu penting agar antisipasi bencana dapat dilakukan secara maksimal sesuai analisa BMKG. "Lakukan pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana. Memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana," pesannya.
Ia juga meminta pusat pengendalian operasi (pusdalops) yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dimanfaatkan secara maksimal sebagai upaya kewaspadaan terhadap bencana.
"Tingkatkan kualitas data dan pelaporan kejadian bencana melalui optimalisasi pemanfaatan pusat pengendalian operasi (pusdalops)," ucapnya.
Hendy menekankan pentingnya saling bergotong royong dalam rangka menjaga keselamatan bersama. "Keamanan akan terselenggara jika mereka yang selalu waspada terhadap risiko bencana, bisa saling komunikatif dengan masyarakat. Maka dari itu, kualitas data dan pelaporan kejadian yang akurat, dapat memudahkan dalam penanggulangan bencana," paparnya.
"Kekuatan para pegiat kebencanaan ini sangat luar biasa, karena mereka ada di posisinya masing-masing. Mereka yang mengetahui bencana lebih dulu," imbuh Hendy.
Menurut Hendy, masuknya Kabupaten Jember ke dalam daerah yang rawan bencana tak lepas dari letak geografis dengan komposisi geologis, hidrologis, dan demografis yang dimiliki. Untuk itu, bupati menekankan semua lapisan elemen masyarakat agar memahami konsep pentahelix dalam menangani kebencanaan.
"Para pihak dalam penanggulangan bencana atau pentahelix, di mana pemerintah pusat maupun daerah, akademisi dan ahli, masyarakat sipil, lembaga usaha, dan media harus bersatu padu dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat," pungkasnya. (yud/bil/rev)
