Pimpinan DPRD Pasuruan saat hearing dengan belasan aktivis LSM.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar audiensi dengan sejumlah LSM, di antaranya LSM LIRA, LSM Kipas, dan LSM Jimat, Rabu (09/06). Ada sejumlah hal yang ditanyakan LSM pada kesempatan tersebut, salah satunya usulan pokir (pokok pikiran) Anggota DPRD Pasuruan.
Mereka menduga, para anggota dewan ikut bermain program-program usulan rakyat tesebut. Modusnya, dengan menentukan rekanan pelaksana pada ratusan paket pekerjaan yang muncul dari pokir.
BACA JUGA:
- Dilema PPPK dan Napas APBD Pasuruan: Komisi I DPRD Cari Formula 'Bensin'
- UMKM Pasuruan Naik Kelas: Komisi II Kawal Digitalisasi Pasar dan Bantuan Modal Pemuda-Perempuan
- Aliansi BEM Pasuruan Raya Kecam Sikap Ketua DPRD yang Dinilai Tak Etis saat Audiensi dengan PMII
- Polemik Penutupan Warkop di Pasuruan, Transparansi dan Integritas Aparat Jadi Sorotan
Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati LIRA, Ayik Suhaya. Menurutnya, DPRD seharusnya mengawasi pelaksanaan program-program pokir yang dibiayai oleh uang rakyat, bukan malah ikut-ikut hal-hal teknis, misalnya dengan menunjuk rekanan pelaksana.
"Seharusnya DPRD melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran kegiatan program tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Senada disampaikan Maulana, mewakili LSM Kipas. Ia bahkan mengusulkan agar seluruh wartawan dan LSM se-Pasuruan kompak bersatu membentuk tim pengawas proyek. "Minimal di tiap desa ada tim pengawas proyek dari wartawan dan LSM," tuturnya.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Pasuruan M. Sudiono Fauzan menjelaskan mekanisme pengusulan program baik dari jalur eksekutif maupun perlemen sejatinya sudah diatur di Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
