Dari kiri, Revol Afkar (host), KH. Shonhaji Abdul Wahid, Muhamad Ghozali, dan Bambang Yuliantoro Putro, saat Podcast Jagongan Wakil Rakyat (Jawara).
PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi buah simalakama bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Di satu sisi, pengangkatan ini adalah kado indah bagi para pengabdi belasan tahun, namun di sisi lain, ia menjadi beban berat bagi postur APBD yang kini sedang "sesak napas".
Persoalan krusial ini dibedah tuntas dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) bersama jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, yakni KH. Shonhaji Abdul Wahid (Gus Shon), Muhamad Ghozali (Mas Ghozali), dan Bambang Yuliantoro Putro (Mas Baroz).
KH. Shonhaji Abdul Wahid atau Gus Shon mengibaratkan pengangkatan PPPK ini seperti mendapatkan hadiah mobil mewah, namun daerah kebingungan mencari uang bensinnya. Hal ini terjadi karena aturan dari pemerintah pusat seringkali turun mendadak tanpa disertai dukungan dana alokasi umum (DAU) yang spesifik untuk gaji.
"Istilah bensin itu pas sekali. Kami ikut senang kawan-kawan honorer akhirnya punya status jelas. Tapi, dompet daerah sudah terlanjur di-plot untuk pembangunan," ujar Gus Shon dalam podcast yang dipandu Revol Afkar tersebut.
Senada, Muhamad Ghozali menganalogikan kondisi ini seperti dapur yang tiba-tiba kedatangan tamu dalam jumlah besar.
"Ibarat menyusun menu buat sekeluarga, tiba-tiba ada tamu datang 50 orang. Kita senang tamunya datang, tapi dapur langsung 'panas' mengatur porsi supaya semua kenyang," jelas Ghozali.
Estimasi kebutuhan gaji PPPK di Pasuruan ditaksir bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Angka ini secara otomatis mengancam pos belanja pembangunan infrastruktur jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Ghozali menegaskan bahwa Komisi I terus memutar otak agar gaji PPPK aman hingga masa pensiun tanpa mengabaikan layanan publik. Strategi yang didorong DPRD kepada eksekutif adalah melakukan efisiensi pada belanja rutin organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mendesak.
"Jangan sampai gaya hidup birokrasi mewah, tapi gaji pegawainya megap-megap. Kita juga harus dorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)," tegas Gus Shon.
Sementara itu, Bambang Yuliantoro Putro atau Mas Baroz menepis anggapan bahwa banyaknya pegawai hanya akan memperlambat sistem atau membebani anggaran. Menurutnya, PPPK adalah backend atau mesin utama dari pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.
"Kawan-kawan PPPK di garda depan itu aset, bukan sekadar angka di laporan pengeluaran. Tanpa mereka, kantor penata layanan bisa kacau," kata Mas Baroz penuh apresiasi.
Terkait isu sensitif seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), Mas Baroz meminta para pegawai untuk bersabar. Prioritas saat ini adalah memastikan status dan gaji pokok aman terlebih dahulu.
"Kita cari formula 'rasa adil'. Adil tidak harus sama angkanya, tapi sesuai bebannya. Perlahan kita tingkatkan seiring naiknya pendapatan daerah," ujar Mas Baroz yang mengaku dulunya juga pernah bekerja sebagai tenaga honorer.
Di akhir diskusi, Komisi I memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun KUA-PPAS. Mereka meminta pemerintah bersikap realistis dan memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait kesejahteraan pegawai agar tidak menjadi "bom waktu" di akhir tahun.
"Pemkab harus realistis. Jangan memberi janji surga kalau anggarannya tidak ada. Kami di DPRD akan terus menjaga agar rumah (daerah) ini tetap kuat menaungi kawan-kawan PPPK," tutup Gus Shon.
Komisi I menjamin bahwa pengawasan terhadap proses seleksi akan dilakukan secara ketat melalui BKPSDM untuk memastikan transparansi tanpa adanya praktik "titipan". (rev)
