Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan saat podcast bersama BANGSAONLINE dalam program Jawara atau akronim dari Jagongan Wakil Rakyat.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait tata kelola birokrasi, sengketa lahan, administrasi kependudukan, hingga pengawasan dana desa.
Hal itu disampaikan oleh ketiga anggota dewan dalam program Jawara atau akronim dari Jagongan Wakil Rakyat. Mereka adalah, Sugiyanto, Kasiman, serta Bambang Yuliantoro Putro.
BACA JUGA:
Sugiyanto menyebut, keluhan yang paling banyak muncul adalah soal kecepatan layanan publik.
"Warga ingin urus KTP atau surat keterangan di desa/kecamatan bisa secepat pesan makanan online. Mereka mengadu kalau ada layanan yang masih berbelit," ujarnya.
Sementara itu, Bambang menegaskan aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi pelayanan publik.
"Aspirasi itu kami bawa untuk mengevaluasi Perda Pelayanan Publik. Apakah aturannya yang kaku, atau SDM-nya yang perlu ditata ulang," katanya.
Di tingkat desa, Kasiman menyoroti transparansi administrasi.
"Warga sering mengeluh soal transparansi administrasi. Komisi I hadir untuk memastikan aspirasi warga desa didengar oleh kepala desa dan jajarannya," ucapnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
