Prof Ir Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Kepala BMKG saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Senin (22/6/2020).
BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - H. Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI meminta BMKG, BNPP, dan Bapel BPWS, bisa merancang program yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi di rencana strategis (Renstra) 2020-2024.
"Saya berharap apa yang telah disusun oleh Kepala BMKG, BNPP, dan BPWS terkait Rancangan Kerja Anggaran Kementerian Langsung (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) TA 2021, akan tepat sasaran serta tercapai dengan baik," jelasnya kepada BANGSAONLINE.com usai mengikuti RDP pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan KL TA 2021 melalui fisik dan virtual, Senin (22/6/2020).
Syafiuddin memaparkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, BNPP, dan Bapel BPWS Komisi V DPR RI sebagaimana hasil trilateral meeting:
1. BMKG pagu kebutuhan Rp 3,7 triliun dan pagu indikatif Rp 2,8 triliiun, sehingga ada selisih Rp 851 miliar.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pagu kebutuhan sebesar Rp 4 triliun, pagu indikatif Rp 2 triliun sehingga ada selisih Rp 1,9 triliun.
3. Badan Pelaksana BPWS pagu kebutuhan Rp 244 miliar, pagu indikatif Rp 156,3 miliar, sehingga ada selisih Rp 67,6 miliar.
Dari hasil rapat tersebut, Komisi V berjanji akan mengupayakan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021.
"Yang perlu diperhatikan bagi BMKG, BNPP, dan BPWS adalah dapat memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta berdaya saing, dan program proritas yang berbasis masyarakat sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2014," katanya.
"Sementara, terkait kondisi Bapel BPWS ke depan, Komisi V DPR RI akan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR, sesuai hasil RDP dengan tiga lembaga," pungkas politikus PKB ini. (uzi/ian)
