Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, bersama wakilnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 H/2026 M yang mencapai 102,57 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Rabu (21/1/2026).
“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jamaah,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya untuk mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah sejak dari tanah air.
“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah,” paparnya.
Ia menambahkan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman bagi pihaknya dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jamaah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Menhaj akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jamaah per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan dan jenis pesawat setiap kloter, kepastian pelunasan seluruh layanan haji, serta keterbukaan informasi terkait akomodasi jamaah.
Selain itu, ia memastikan transparansi data penempatan jamaah di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, jadwal keberangkatan dan kepulangan, serta komposisi penempatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Makkah dan Madinah.
Dalam aspek kesehatan, Menhaj menyiapkan tenaga medis profesional, sarana dan prasarana layanan kesehatan, termasuk 40 klinik di Makkah dan Madinah, serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jamaah haji. (msn/mar)
