PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan harus ditunda, seiring dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar 50 persen dari total belanja langsung. Hal ini mendapat respons positif dari kalangan DPRD, salah satunya Ketua Komisi III, Syaifulloh Damanhuri.
Politikus PPP ini menilai kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan belanja langsung di semua OPD hingga mencapai 50 persen merupakan langkah tepat untuk penanganan Covid-19. Mengingat, wabah Corona ini sudah melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
“kita mendukung sekali penundaan program tersebut. Ini demi untuk kegiatan yang lebih urgent untuk masyarakat Pasuruan,” jelasnya.
Untuk diketahui, ada ratusan paket proyek pembangunan yang tersebar di beberapa dinas harus ditunda, Antara lain di Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas Sumberdaya Air dan Tata Ruang. Jika ditotal, anggaran proyek yang ditunda itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Misalnya di DPU Bina Marga, ada senilai Rp 83 miliar proyek yang ditunda, meliputi 500 paket fisik seperti pembangunan plengsengan, jembatan, gorong-gorong, dan PJU.
Termasuk pembangunan dua gedung megah lantai 3 di komplek perkantoran Raci yang masing-masing dianggarkan Rp 22 miliar, pembangunan pipa jaringan air bersih yang dibiayai dari DAK pusat dengan nilai Rp 18 miliar, optik di Kecamatan Beji Rp 7 miliar, dan optik di Kecamatan Gempol Rp 7 miliar. Semua proyek itu urung dilaksanakan. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
