GRESIK, BANGSAONLINE.com - Gagasan sejumlah fraksi di DPRD Gresik membuat panitia khusus (pansus) banjir Kali Lamong, mendapatkan reaksi keras Masyarakat Gresik Selatan (MGS). Para tokoh masyarakat (Tomas) MGS menilai bahwa Pansus Banjir Kali Lamong tak penting.
"Bagi MGS, untuk mencari solusi penanganan banjir Kali Lamong tidak perlu pansus. Cukup komitmen pemerintah Kabupaten dan DPRD Gresik. Baik komitmen kebijakan maupun anggaran sebagai skala proritas," ujar Sururi, salah satu tokoh MGS kepada BANGSAONLINE.com, Senin (20/1).
BACA JUGA:
- Jembatan Tenggor Mandek, Anggota DPRD Gresik: Kadis PU Jangan Mau Didikte Kontraktor, Harus Tegas
- Nur Saidah Minta Inspektorat dan BKPSDM Tegas Sikapi Oknum ASN Satpol PP Terlibat Kasus Narkoba
- Apakah Sumbut? Caleg Kampanye Habiskan Rp2 M, Sedangkan Penghasilan DPRD Gresik Rp26 Juta per Bulan
- Empat Pimpinan DPRD Gresik Tetap Jadi Jatah PKB, Gerindra, PDIP, dan Golkar
Menurut dia, pansus justu bisa membuat penanganan banjir Kali Lamong terlalu lama dan bertele-tele. Belum lagi, anggaran besar yang akan dibutuhkan.
"Untuk penanganan banjir Kali Lamong dibutuhkan langkah cepat, tepat, dan serius. Jadi, bagi MGS pansus tak penting dalam mengatasi problem Kali Lamong yang telah berpuluh-puluh tahun membanjiri masyarakat Gresik selatan," jelas Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Driyorejo ini.
Menurut Sururi, saat ini yang terpenting adalah bagaimana Bupati Sambari Halim Radianto selaku pemangku kebijakan dan DPRD bisa duduk satu meja untuk serius menuntaskan problem Kali Lamong.
"Mereka harus serius turun untuk mendata lahan-lahan masyarakat yang dibutuhkan untuk normalisasi Kali Lamong. Setelah dipaparkan data riil, mereka harus cepat menuntaskan pembebebasan dengan anggaran yang cukup. Jadi, jangan sampai Kali Lamong terus-terusan dijadikan komoditas politis. Terlebih menjelang Pilkada seperti saat ini," pintanya.