Kamis, 14 November 2019 22:59

Hariyadi Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Sekda Gresik

Jumat, 08 November 2019 09:32 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud
Hariyadi Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Sekda Gresik
Hariyadi, S.H.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pengacara Hariyadi, S.H. yakin gugatan praperadilan yang dilayangkan kliennya, Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya terhadap Kejari Gresik atas penetapan sebagai tersangka kasus korupsi potongan insentif pajak di BPPKAD dikabulkan majelis hakim tunggal Rina Indrajanti, S.H.

Menurut Hariyadi, banyak dalil dan fakta hukum terkuak sejak sidang praperadilan digelar perdana pada Jumat (1/11) lalu. Ia menilai penetapan tersangka kliennya tak sah. Menurutnya, dalil yang dibuat untuk rujukan kasus putusan yang termaktub dalam bukti pada T-22 putusan pengadilan Tipikor PN Sby No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tertanggal 11 September 2019 yang memvonis mantan Plt Kepala BPPKAD M. Muktar, tak bisa digunakan alasan untuk penetapan tersangka.

"Pendapat saksi ahli, penetapan tersangka klien saya tak sah. Karena yang jadi rujukan penetapan tersangka belum inkracht (tetap), karena masih banding, sehingga putusan bisa berubah. Kalau sudah inkracht bisa dijadikan alat bukti. Sebab, hal ini sudah final dan banding (mengikat). Hal ini merujuk pasal 187 KUHAP," tuturnya.

Ia juga menilai pemanggilan Sekda, baik sebagai saksi atau tersangka tak sesuai ketentuan KUHAP sebagai hukum prosedural. Hal ini dikuatkan dengan adanya kesaksian ahli .

"Saya selaku kuasa hukum Pak Sekda sangat yakin Ibu Hakim yang mulai akan memutus kasus ini dengan adil. Karena itu, saya yakin dangan haqqul yakin ikhtiar kami praperadilan akan dikabulkan," kata Hariyadi kepada BANGSAONLINE.com usai sidang di PN Gresik, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Hariyadi kembali mengulas pendapat Saksi Ahli Dr. Prija Jatmiko, dari Unibraw Malang, soal pemanggilan kliennya. Yakni, sebagaimana termaktub dalam Pasal 227 dan 228 KUHAP, surat panggilan harus dilayangkan 3 hari sebelum yang bersangkutan hadir atau dijadwalkan.

"Bahkan, di pasal 228, 4 hari sebelum yang bersangkutan menghadiri panggilan. Saya contohkan ketika si A sebagai saksi atau tersangka dipanggil penyidik tanggal 1 Oktober, maka si A hadir tanggal 5 Oktober. Tapi faktanya klien kami rata-rata pemanggilan jeda 2 hari. Padahal, KUHAP sebagai hukum prosedural mengatur seperti itu," pungkasnya. (hud/ns)

Badai Kembali Terjang Ngawi, Panggung dan Tenda untuk Lomba Panahan di Alun-alun Porak Poranda
Sabtu, 09 November 2019 00:05 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Hujan disertai angin kencang kembali memporak-porandakan Kabupaten Ngawi, Jumat (8/11) sore. Kali ini badai angin menerjang wilayah alun-alun dan sekitarnya, yang kebetulan sedang digelar lomba panahan....
Selasa, 05 November 2019 19:40 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Taman Mozaik yang berada di Jalan Wiyung Praja Surabaya ini menambah rentetan panjang destinasi wisata taman aktif di Surabaya. Lahan yang sebelumnya rawa-rawa itu disulap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi taman y...
Rabu, 06 November 2019 12:44 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Para elit NU struktural tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Kekecewaan itu dieskpresikan secara terbuka oleh Wakil Ketua PB...
Kamis, 14 November 2019 13:45 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*70. Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan.Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak ...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...