Jumat, 24 Januari 2020 05:15

Hariyadi Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Sekda Gresik

Jumat, 08 November 2019 09:32 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud
Hariyadi Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Sekda Gresik
Hariyadi, S.H.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pengacara Hariyadi, S.H. yakin gugatan praperadilan yang dilayangkan kliennya, Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya terhadap Kejari Gresik atas penetapan sebagai tersangka kasus korupsi potongan insentif pajak di BPPKAD dikabulkan majelis hakim tunggal Rina Indrajanti, S.H.

Menurut Hariyadi, banyak dalil dan fakta hukum terkuak sejak sidang praperadilan digelar perdana pada Jumat (1/11) lalu. Ia menilai penetapan tersangka kliennya tak sah. Menurutnya, dalil yang dibuat untuk rujukan kasus putusan yang termaktub dalam bukti pada T-22 putusan pengadilan Tipikor PN Sby No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tertanggal 11 September 2019 yang memvonis mantan Plt Kepala BPPKAD M. Muktar, tak bisa digunakan alasan untuk penetapan tersangka.

"Pendapat saksi ahli, penetapan tersangka klien saya tak sah. Karena yang jadi rujukan penetapan tersangka belum inkracht (tetap), karena masih banding, sehingga putusan bisa berubah. Kalau sudah inkracht bisa dijadikan alat bukti. Sebab, hal ini sudah final dan banding (mengikat). Hal ini merujuk pasal 187 KUHAP," tuturnya.

Ia juga menilai pemanggilan Sekda, baik sebagai saksi atau tersangka tak sesuai ketentuan KUHAP sebagai hukum prosedural. Hal ini dikuatkan dengan adanya kesaksian ahli .

"Saya selaku kuasa hukum Pak Sekda sangat yakin Ibu Hakim yang mulai akan memutus kasus ini dengan adil. Karena itu, saya yakin dangan haqqul yakin ikhtiar kami praperadilan akan dikabulkan," kata Hariyadi kepada BANGSAONLINE.com usai sidang di PN Gresik, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Hariyadi kembali mengulas pendapat Saksi Ahli Dr. Prija Jatmiko, dari Unibraw Malang, soal pemanggilan kliennya. Yakni, sebagaimana termaktub dalam Pasal 227 dan 228 KUHAP, surat panggilan harus dilayangkan 3 hari sebelum yang bersangkutan hadir atau dijadwalkan.

"Bahkan, di pasal 228, 4 hari sebelum yang bersangkutan menghadiri panggilan. Saya contohkan ketika si A sebagai saksi atau tersangka dipanggil penyidik tanggal 1 Oktober, maka si A hadir tanggal 5 Oktober. Tapi faktanya klien kami rata-rata pemanggilan jeda 2 hari. Padahal, KUHAP sebagai hukum prosedural mengatur seperti itu," pungkasnya. (hud/ns)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Senin, 20 Januari 2020 10:16 WIB
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Lembah Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu tidak hanya menyimpan potensi wisata pemandian air panasnya yang sangat terkenal itu.Satu aset wisata terpendam Kota Batu yang belum tergali adal...
Senin, 13 Januari 2020 16:17 WIB
Oleh: M Mas’ud AdnanKHM Yusuf Hasyim wafat pada 14 Januari 2007. Putra Hadratussyaikh KHM Hasyim Asy'ari itu selain dikenal sebagai tokoh NU dan komandan Laskar Hizbullah juga pengasuh Pesantren Tebuireng selama 41 tahun (1965-2006). Untuk mengenan...
Kamis, 23 Januari 2020 12:22 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*80. Waqul rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii min ladunka sulthaanan nashiiraan.Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan ke...
Selasa, 21 Januari 2020 13:25 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...