Hari Santosa, Ketua DPC Projo Kota Surabaya. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mandat rakyat telah diberikan kepada Jokowi - KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden - Wapres RI Terpilih 2019 - 2024. Pelantikan pun sudah dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.
Guna mengawal mandat rakyat tersebut, Ormas Pro Jokowi atau Projo Surabaya akan memberangkatkan ratusan kader untuk bergabung bersama Kader Projo seluruh Indonesia bersama Relawan Jokowi lainnya.
BACA JUGA:
- Wakil Ketua Golkar Jatim: Semua Presiden dan Calon Presiden Ingin Bertemu Kiai Asep
- Gerindra Sebut Prabowo Akan Jembatani Hubungan Antara Jokowi dengan PDIP
- Gibran Tegaskan Jokowi Tak Titipkan Orang untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Tapi Beri Masukan
- Aura Kekuasaan Jokowi Meredup, Ini Dua Indikatornya
"Kehadiran kami bukan untuk gagah-gagahan atau show of force. Tapi lebih untuk menunjukkan bahwa rakyat mendukung penuh dan optimis akan kepemimpinan Presiden Jokowi - Wapres KH. Ma'ruf Amin untuk membawa Indonesia semakin lebih baik lagi 5 tahun ke depan," ujar Ketua DPC Projo Kota Surabaya, Hari Santosa, Senin (7/10).
Pria yang juga anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai NasDem ini mengungkapkan masih adanya pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil Pilpres. Karena itu, Projo meminta semua pihak untuk menghormati proses politik yang sudah dilalui bersama.
"Mari hormati proses ini, toh rakyat sudah memberikan mandatnya. Bahkan juga telah diuji di MK. Tapi, jika ada pihak-pihak tersebut mencoba mengganggu pelantikan Presiden, maka akan berurusan dengan Polri - TNI. Kami percaya penuh Polri bersma TNI akan menjaga pelantikan agar berjalan dengan lancar," tegas Hari.
Di tempat yang sama, Miftakhul Ulum Sekretaris DPC Projo Kota Surabaya menyilakan pihak-pihak yang belum menerima hasil Pilpres ini untuk menjadi oposisi. "Tentunya oposisi yang konstruktif jika kepentingannya untuk bangsa dan negara," katanya.
Selain itu pihaknya juga mempersilakan mereka yang tidak puas dengan presiden terpilih, bisa mempersiapkan sejak dini untuk melakukan perubahan pada jalur konstitusional. Di antaranya lewat Pemilu Presiden 5 tahun yang akan datang.
"Projo mengajak semua pihak, baik partai koalisi, relawan, pendukung dan pihak oposisi untuk bersama-sama menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan apapun," pungkas kader GP Ansor Surabaya itu. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
