Rabu, 19 Juni 2019 16:55

Inspektorat Bangkalan Gelar Sosialisasi PP No. 48 Tahun 2018: ASN Korupsi Bisa Dipecat

Rabu, 27 Maret 2019 22:10 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fauzi
Inspektorat Bangkalan Gelar Sosialisasi PP No. 48 Tahun 2018: ASN Korupsi Bisa Dipecat
Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M., memberikan cinderamata kepada AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H., BidKum Polda Jatim sebagai narasumber pada giat sosialisasi PP No. 48 Tahun 2016 di Gedung Rato Ebo, Rabu (26/03).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak korupsi, sanksi terberatnya adalah dipecat. Demikian salah satu isi sosialisasi yang digelar Inspektorat Kabupaten Bangkalan terkait Peraturan Pemerintah (PP) RI no 48 tahun 2016 tentang Cara Pengenaan Saksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah, di Gedung Rato Ebu, Rabu (26/03).

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni M.M, yang membuka acara tersebut mengatakan, sosialisasi PP ini lebih kepada menyelamatkan keuangan negara dan membangun pemerintahan yang akuntabel, bersih, serta untuk mengembangkan mental birokrasi pemerintah sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), yani pengayom masyarakat.

“Sosialisasi PP No. 48 tahun 2016 ada tiga obyek pokok. Pertama, keputusan administrasi pemerintahan sesuai (Pasal 1 angka 7), kedua, tindakan administrasi pemerintah (Pasal 1 angka 8), ketiga, diskresi tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat," kata dia dalam sambutan.

Di dalam PP No. 48 tahun 2016 menegaskan tentang pengenaan sanksi administratif bagi pejabat yang terlibat korupsi, yakni sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang; dan sanksi administratif berat (pasal 4). Sedangkan sanksi administratif yang paling berat adalah pemecatan serta pengembalian uang negara bagi pejabat.

Kepala Inspektorat Hadari menambahkan, banyak ASN belum paham terhadap PP 48 Tahun 2016. ”Karena itu, sosialisasi ini digelar agar dapat dipahami serta lebih efektif dalam pelaksanaannya di daerah. Saya berharap agar di OPD masing-masing dapat dilaksanakan," tuturnya.

BidKum Polda Jatim AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H, sebagai narasumber menjelaskan bahwa PP No.48 tahun 2016 fokusnya kepada pengembaliaan aset negara. "Tanpa mengabaikan hukum sanksi, tetap diterapkan sesuai hukum yang ada, selain sanksi moral," jelasnya. (uzi/ros)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Rabu, 12 Juni 2019 16:10 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Setelah jalur lintas selatan Jogja dibuka, banyak pantai-pantai yang terbuka aksesnya untuk umum. Sebelumnya, keterbatasan akses membuat banyak pantai cantik ini nyaris tak terjamah oleh manusia. Namun sekarang banya...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Rabu, 19 Juni 2019 14:35 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag54. Rabbukum a’lamu bikum in yasya' yarhamkum aw in yasya' yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaanTuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat ...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Sabtu, 08 Juni 2019 16:07 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...