Senin, 23 September 2019 15:01

Inspektorat Bangkalan Gelar Sosialisasi PP No. 48 Tahun 2018: ASN Korupsi Bisa Dipecat

Rabu, 27 Maret 2019 22:10 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fauzi
Inspektorat Bangkalan Gelar Sosialisasi PP No. 48 Tahun 2018: ASN Korupsi Bisa Dipecat
Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M., memberikan cinderamata kepada AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H., BidKum Polda Jatim sebagai narasumber pada giat sosialisasi PP No. 48 Tahun 2016 di Gedung Rato Ebo, Rabu (26/03).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak korupsi, sanksi terberatnya adalah dipecat. Demikian salah satu isi sosialisasi yang digelar Inspektorat Kabupaten Bangkalan terkait Peraturan Pemerintah (PP) RI no 48 tahun 2016 tentang Cara Pengenaan Saksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah, di Gedung Rato Ebu, Rabu (26/03).

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni M.M, yang membuka acara tersebut mengatakan, sosialisasi PP ini lebih kepada menyelamatkan keuangan negara dan membangun pemerintahan yang akuntabel, bersih, serta untuk mengembangkan mental birokrasi pemerintah sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), yani pengayom masyarakat.

“Sosialisasi PP No. 48 tahun 2016 ada tiga obyek pokok. Pertama, keputusan administrasi pemerintahan sesuai (Pasal 1 angka 7), kedua, tindakan administrasi pemerintah (Pasal 1 angka 8), ketiga, diskresi tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat," kata dia dalam sambutan.

Di dalam PP No. 48 tahun 2016 menegaskan tentang pengenaan sanksi administratif bagi pejabat yang terlibat korupsi, yakni sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang; dan sanksi administratif berat (pasal 4). Sedangkan sanksi administratif yang paling berat adalah pemecatan serta pengembalian uang negara bagi pejabat.

Kepala Inspektorat Hadari menambahkan, banyak ASN belum paham terhadap PP 48 Tahun 2016. ”Karena itu, sosialisasi ini digelar agar dapat dipahami serta lebih efektif dalam pelaksanaannya di daerah. Saya berharap agar di OPD masing-masing dapat dilaksanakan," tuturnya.

BidKum Polda Jatim AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H, sebagai narasumber menjelaskan bahwa PP No.48 tahun 2016 fokusnya kepada pengembaliaan aset negara. "Tanpa mengabaikan hukum sanksi, tetap diterapkan sesuai hukum yang ada, selain sanksi moral," jelasnya. (uzi/ros)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Jumat, 23 Agustus 2019 22:22 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Ngawi dan sekitarnya kini sedang gandrung dengan destinasi wisata baru di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Ngawi. Di mana, salah satu obyek wisata yang dikenal dengan nama 'Jurang Krowak' banyak men...
Rabu, 11 September 2019 18:57 WIB
Oleh: Em Mas'ud Adnan*Indonesia – terutama Jawa Timur – memang sepotong taman surga. Tanah subur, pohon rimbun, air mengalir dan gunung bertebaran menghiasi alam. Indah luar biasa. Masih ditambah satu anugerah lagi: keajaiban alam!Lihatlah blue...
Senin, 23 September 2019 13:14 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. Inna ‘ibaadii laysa laka ‘alayhim sulthaanun wakafaa birabbika wakiilaan“Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...