Ketua Komisi I DPRD Gresik Eddy Santoso.
Eddy menilai besarnya anggaran operasional camat tak sebanding dengan hasil kinerja yang mereka lakukan selaku pemangku wilayah di kecamatan.
"Saya banyak mendapatkan pengaduan dari kepala desa. Ada camat yang jarang, bahkan hampir tak pernah turun ke desa. Sehingga, antara camat dan desa tak bisa ketemu. Kan ada kejadian miris camat ngundang rapat kades, namun kadesnya tak ada yang hadir. Ini menunjukkan kalau camat tak bisa komunikasi dengan bawahannya," terangnya.
Adapun anggaran OPD yang dipelototi di antaranya, adalah yang diajukan Bagian Umum di KUA PPAS 2019. Misalnya, Komisi I mempertanyakan pengadaan kain yang mencapai Rp 4 miliar. "Kami tanyakan anggaran sebesar itu digunakan untuk beli kain jenis apa? Jumlahnya berapa? Rasional apa tidak," paparnya.
Menurut Eddy, banyak anggaran tak wajar yang diajukan Bagian Umum dalam KUA PPAS. "Pada prinsipnya, Komisi I meminta kepada semua OPD agar dalam pengajuan anggaran benar-benar rasional untuk membiayai program yang akan dijalankan," katnya.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga mewanti-wanti kepada semua OPD agar tak hanya copy paste tahun sebelumnya dalam membuat program/kegiatan. "Harus inovatif dong. Sehingga, setiap tahun anggaran itu masing-masing OPD memiliki program yang bisa diandalkan dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
