Direktur YLBH FT, Andi Fajar Yulianto.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur YLBH Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto, mengingatkan anggota DPRD Gresik agar tidak menjadikan program pokok pikiran (pokir) sebagai ajang bagi-bagi.
“Saya mengingatkan kepada teman-teman dewan agar program pokir jangan dibuat bancakan, sebab ancamannya pidana,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (8/5/2026).
Disampaikan pula sejumlah kasus hukum yang menyeret anggota dewan karena memainkan pokir atau hibah untuk keuntungan pribadi. Salah satunya kasus Ketua DPRD Magetan periode 2024-2029, Suratno.
“Magetan menjadi cermin, jangan sampai anggota dewan sembrono. Jiwa kerakyatan dan hati nurani bagi anggota dewan lebih dipertebal dan diutamakan,” katanya.
Ia menegaskan tiga poin kesakralan pokir, pertama pokir merupakan instrumen tuntutan masyarakat untuk program pembangunan.
Kemudian, pokir menjunjung tinggi demokratisasi anggaran, dan yang terakhir adalah pokir menjadi sarana pemerataan pembangunan.
“Pokir adalah salah satu program untuk suksesnya pembangunan nasional,” ucap Fajar.
Apabila pokir dijadikan ajang bagi-bagi, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik.
“Ketika pokir dijadikan ajang bancakan dan penyimpangan, jelas melanggar konstitusi ekonomi. Sebuah tindakan ini bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan mengkhianati amanat rakyat,” pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
