Gedung DPRD Gresik di Jalan KH. Wachid Hasyim. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Ia juga mengakui, kalau kebanyakan dari hasil kunker tidak bisa diterapkan di Kabupaten Gresik. Faktornya, selain Gresik belum memiliki payung hukumnnya, juga hasil kunker tersebut tidak bisa diterapkan di bumi waliyullah ini karena kondisinya berbeda.
Sebagai anggota DPRD, ia mengaku malu kepada masyarakat, terlebih konstituen yang memilihnya pada Pileg 2014, lalu. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak.
"Sebetulnya, saya sering ngomong sama teman-teman agar mindset kunker seperti itu dirubah. Tapi, tidak ada yang peduli. Saya pun akhirnya ikut arus," pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com membantah apabila kunker, baik KKDD (Kunjungan Kerja Dalam Daerah) maupun KKLD (Kunjungan Kerja Luar Daerah) yang dilakukan anggota dewan hanya untuk mencegah anggaran tidak terserap sehingga menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).
"Tidak betul, itu pandangan yang salah," katanya. Menurut ia, kunker yang dilakukan DPRD selama ini banyak manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.
Ia mencontohkan, kunker studi banding pembuatan regulasi Perda (peraturan daerah). "Kalau ada kebijakan baru atau regulasi baru, kami lakukan studi banding baik ke Provinsi maupun pemerintah pusat. Hasilnya sangat bermanfaat untuk masyarakat," klaimnya.
Dia juga membantah, kalau kunker DPRD mengganggu kepentingan masyarakat. "Rata-rata kami melalui alat kelengkapan kunker setiap bulannya 1-2 kali secara bergantian. Bahkan, terkadang bulan-bulan tertentu kami tak ada kunker. Jadi, kami lebih banyak kegiatan di kantor," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
