Hadratussyaikh KHM Hasyim Asy'ari. Foto: dok. NU
Oleh: M. Mas’ud Adnan
Ini fenomena menarik. Sebanyak 23 PWNU dari seluruh Indonesia mengancam mosi tidak percaya terhadap PBNU akibat konflik yang berlarut-larut antara Rais ‘Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Ahyar dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
BACA JUGA:
- Inilah Berkah 23 PWNU Ancam Mosi Tidak Percaya terhadap PBNU
- Ketua Panitia Muktamar NU Harus Adil dan Netral, Bukan Kubu Kiai Miftah, Bukan Kubu Gus Yahya
- PCNU Bangil Tegaskan Legalitas Yayasan Pancawahana, Sudiono Fauzan: Kami Siap Tempuh Jalur Hukum
- PCNU-PCNU di Jabar Ingin Rais Aam yang secara Ekonomi sudah Selesai
Sebelumnya, sudah banyak upaya dilakukan untuk mendamaikan Kiai Miftachul Ahyar dan Gus Yahya, termasuk para kiai sepuh. Tapi semua upaya terkesan muspro. Faktanya, Kiai Miftach dan Gus Yahya tetap jalan sendiri-sendiri. Bahkan untuk menentukan Muktamar ke-35 2026 saja Kiai Miftach dan Gus Yahya sempat silang sengkurat. Nah. Benarkah gerakan 23 PWNU itu akan menjadi solusi penyelesaian NU yang ruwet gara-gara PBNU?
Banyak kiai dan warga NU yang jenuh menyaksikan performance PBNU. Setidaknya, ada lima elit PBNU yang terus menjadi sorotan. Yaitu Rais ‘Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Ahyar, Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Katib ‘Aam KH Ahmad Said Asrori, Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Bendahara Umum Gudfan Arif.
Karena itu ketika ada 23 PWNU mengancam akan melakukan mosi tak percaya terhadap PBNU banyak yang lega. Bahkan berkat ancaman mosi tidak percaya 23 PWNU itulah sekarang muncul optimisme di kalangan kiai dan warga NU.
Selama ini para kiai dan warga NU merasa buntu dan seolah sudah tak ada solusi penyelesaian atas konflik PBNU yang selama ini sibuk mempertahankan ego dan kepentingannya sendiri (bukan kepentingan NU).
Saya sendiri sejak awal yakin ancaman mosi tak percaya 23 PWNU itu efektif. Sebab jika PBNU tak merespons niscaya akan sangat fatal bagi elit PBNU itu sendiri. Faktanya, tak lama berselang Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat menggelar Muktamar pada Agustus 2026.
Ini berarti PBNU juga tak bisa berbuat apa-apa ketika semua PWNU dan PCNU sepakat untuk melawan PBNU. Maklumlah, mandat PBNU ada di tangan PWNU dan PCNU.
“Mereka mulai memenuhi tuntutan kita,” ujar salah seorang ketua PWNU kepada saya di Jakarta, Jumat (1/5/2026) malam.
Ketua PWNU yang enggan disebut namanya ini termasuk salah satu peserta pertemuan 23 PWNU dengan Gus Yahya di kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Senin (28/4/2026) lalu.
Ia mengaku kesal terhadap PBNU bukan semata karena Kiai Miftach dan Gus Yahya telah merusak marwah NU, tapi juga karena peran PWNU selama ini diberangus oleh PBNU kepemimpinan Kiai Miftach dan Gus Yahya.
“SK PWNU mereka (PBNU) yang bikin, SK PCNU juga dari mereka (PBNU),” ujar kiai itu lagi.
“Akhirnya banyak PCNU yang bypass, PWNU gak diberi wewenang samasekali oleh PBNU,” tambahnya.
Menurut dia, seharusnya SK PCNU itu cukup dari PWNU, bukan dari PBNU. Dengan demikian, PWNU punya wibawa dan dihargai oleh PCNU.
“Selama ini PWNU gak dihargai, hanya dimintai rekomendasi,” ujarnya.
Ironisnya, PBNU sendiri tidak amanah. Menurut dia, SK PWNU dan PCNU banyak dipermainkan oleh PBNU.
“Ada yang sudah dua tahun ditahan oleh PBNU,” ujarnya.
Menurut dia, jumlah SK PCNU dan PWNU yang dipermainkan sangat banyak. Nyaris mencapai 100 SK lebih.
Untuk apa? SK PCNU dan PWNU itu sengaja ditahan agar bisa dibuat alat bargaining untuk mendukung mereka dalam Muktamar ke-35 NU nanti.
Nah, dari praktik permainan SK itu bisa kita lihat betapa oknum PBNU itu mengelola organisasi sebesar NU, yang warganya mencapai ratusan juta orang, sangat amatiran, tidak profesional, apalagi Ikhlas.
“Ya, itu,” tegas kiai itu.
Seperti diberitakan, Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad mengungkapkan ada tiga poin tuntutan 23 Ketua PWNU itu kepada PBNU. Pertama, 23 ketua PWNU itu mendesak agar Muktamar ke-35 NU digelar awal Juli atau akhir Agustus 2026. Jika PBNU mengabaikan, maka 23 PWNU bersama para ketua PCNU se-Indonesia akan menyampaikan Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan PBNU yang dipimpin Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya.
Kedua, meminta PBNU konsisten melaksanakan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU soal penuntasan pembentukan panitia Munas, Konbes, Muktamar, serta percepatan penyelesaian Surat Keputusan (SK) pada 18 Maret 2026.
Ketiga, PBNU atau steering committee harus sudah menetapkan peserta Muktamar dari PWNU, PCNU, dan PCINU paling lambat satu bulan sebelum Muktamar.
Pertemuan 23 PWNU dengan Gus Yahya digelar di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).
“Sebelum bertemu Gus Yahya kami juga bertemu Kiai Miftah, tapi lewat zoom,” ujar kiai tersebut. Menurut kiai tesebut, pertemuan dengan Kiai Miftachul Ahyar digelar Senin (27/4/2026).
Menurut dia, 23 PWNU itu bertemu Kiai Miftachul Ahyar juga dalam rangka menyampaikan tiga tuntutan. Termasuk ancaman mosi tak percaya.
Kiai tersebut juga menuturkan, bahwa juru bicara (jubir) pertemuan dengan Kiai Miftachul Ahyar lewat zoom adalah Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Sedangkan jubir pertemuan dengan Gus Yahya di kantor PBNU adalah Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad.
Lalu apa indikator PBNU telah mulai memenuhi tuntutan 23 PWNU itu? Bukankah Gus Yahya dikabarkan menginginkan Muktamar digelar akhir tahun 2026? Menurut ketua PWNU yang saya wawancarai itu, salah satu indikatornya adalah SK untuk PCNU-PCNU yang selama ini ditahan mulai turun.
“Beberapa SK PCNU sudah diberikan,” ujarnya sembari menyebut beberapa daerah PCNU yang telah menerima SK pasca ancaman mosi tidak percaya itu.
“Padahal SK PCNU itu sudah dua tahun ditahan oleh PBNU,” ujarnya lagi.
Menurut dia, 23 Ketua PWNU dari seluruh Indonesia itu akan terus mengawal perkembangan sikap PBNU. Ia bersama PWNU lainnya sangat optimistis PBNU akan memenuhi semua tuntutan 23 PWNU itu.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




