Anggap Tidak Sah, Pengurus DPC Hanura Kota Kediri Desak Muscab Ulang

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kabar tak sedap kembali menghantam DPC Hanura Kota Kediri. Setelah diterpa isu pengunduran diri Ketua DPC hasil Muscab II Budi Santoso, kini para kader Partai Hanura Kota Kediri dihebohkan munculnya Surat edaran A/050/DPP-HANURA/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

Surat edaran tersebut menyatakan seluruh kepengurusan hasil Musda/ Musdalub Provinsi dan Muscab/Muscalub DPC Partai Hanura Kab/Kota ‘tidak sah’, yang tidak mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam PO (Peraturan Organisasi).

Menanggapi munculnya SE dari DPP ini, Ketua DPC Hanura Kota Kediri Budi Santoso mengatakan jika SE tersebut hanya untuk DPC atau DPD yang dalam Muscab tidak memiliki rekomendasi dari Ketua Umum Partai.

“Saya ada rekomendasi dari ketua umum, SK itu untuk mereka yang tidak memiliki rekomendasi dari ketua. Dan Kota Kediri tidak masuk di SE itu,” kata Budi Santoso.

Terpisah, dari Kubu Hanura pengurus lama yang sejak lama tidak mau mengakui hasil Muscab II yang digelar pada tanggal 31 - 10- 2016 lalu, menanggapi serius persoalan ini, Mereka yakin jika SK DPP itu juga berlaku pada DPC Hanura Kota Kediri.

Roy Kurnia, salah satu pengurus lama DPC Hanura mengatakan jika Kota Kediri masuk dalam SE yang diterbitkan DPP Hanura dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta dan Sekjen Sarifuddin Sudding.

“Kita sangat yakin, karena dalam proses Muscab lalu sudah tidak sesuai AD/RT. Pada Muscab lalu kita sudah menyetorkan 3 calon, dan mereka sudah melalui proses tes atau pun aturan di AD/ART, namun tiba-tiba muncul nama yang tidak ikut dalam seleksi pencalonan, dan justru dia yang menjadi ketua DPC. Jelas ini menyalahi AD/ART,” kata Roy, Jumat (24/3).

Dia menambahkan pihaknya akan segera mendatangi DPD Hanura Jatim dan DPP untuk menentukan langkah selanjutnya. “Kita akan ke sana untuk memastikan dan menyiapkan langkah selanjutnya,” tandasnya. (rif/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News