Proyek dari DAK Sebesar Rp 88 M Belum Terbayar, Rekanan Merasa Diakali Pemkab Ponorogo

PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Belum terbayarkannya dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016 sebesar Rp 88 miliar, membuat puluhan anggota Forum LSM Peduli Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik. Yakni DPRD Ponorogo, depan kantor bupati, dan berakhir di kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, Rabu (15/3).

Menurut koordinator aksi, Agung Budi, banyak rekanan yang yakin bahwa tanggungan DAK tahun 2016 sebanyak Rp 88 miliar tidak akan dibayarkan.

“Hal tersebut terjadi karena landasan hukum atau perda yang mengatur pengerjaan proyek melalui DAK tahun 2016 didok pada bulan Oktober 2016. Sementara sebagian proyek sudah mulai dikerjakan pada bulan September. Untuk itu, kami yakin bahwa DAK 2016 tidak akan pernah dibayar,” ujar Budi Ceprot, panggilan akrabnya.

Dari hal tersebut pihaknya merasa diakali oleh Pemda Ponorogo. Apalagi dari seluruh proyek tidak ada yang gratis. Bahkan pihaknya memberikan fee 10-15 persen kepada pejabat pembuat komitmen untuk mengerjakan proyek yang kebanyakan pembangunan infrastruktur tersebut, baik jalan maupun jembatan.

“Untuk itu, kami berharap agar kasus ini segera diselesaikan. Jika tidak, maka kita akan unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak. Apalagi saat hearing dengan anggota DPRD Ponorogo pihak eksekutif tidak datang. Ini pasti ada yang janggal,” pungkas Budi.

Sementara, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Suwandi, pihaknya akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh para pendemo.

“Akan kami pelajari, apakah ada pihak-pihak yang dirugikan dalam DAK tahun 2016 ini. Apabila kami temukan kerugian negara dan bukti-bukti yang kuat maka akan segera kami proses,” ujar Suwandi saat menemui para pendemo. (yah/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News