Efisiensi Anggaran, BGN Stop Sementara Pendaftaran Dapur MBG Baru

JAKARTA,BANGSAONLINE.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disiapkan jajaran pimpinan baru lembaga tersebut.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, terdapat empat langkah utama yang akan ditempuh untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Langkah pertama adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat sasaran.

Langkah kedua berupa moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Selanjutnya, BGN akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional dapur.

Langkah keempat adalah memperluas cakupan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujarnya.

Nanik menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN memilih fokus melakukan evaluasi dan penataan sebelum membuka pembangunan dapur baru.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.

Ia mengungkapkan, sebaran dapur MBG saat ini masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum terlayani secara optimal.

"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.

BGN juga akan memetakan kembali kebutuhan dapur di setiap daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas dilakukan secara efektif dan tidak berlebihan.

Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah moratorium dapur baru akan dicabut atau tetap dilanjutkan.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi dan berpotensi dikenai sanksi hingga penghentian operasional sementara.

Untuk memperluas jangkauan program MBG di wilayah 3T, BGN saat ini juga mengkaji sejumlah alternatif pendanaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia.

"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," imbuhnya.