Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan saat podcast bersama BANGSAONLINE dalam program Jawara atau akronim dari Jagongan Wakil Rakyat.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kondisi jalan rusak di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam program Jawara atau akronim dari Jagongan Wakil Rakyat, tiga anggota dewan menyoroti persoalan infrastruktur, tata kelola birokrasi, hingga keterbatasan anggaran.
Salah satunya adalah Hasan Bisri. Ia menyebut keluhan warga hampir merata di wilayah barat, timur, hingga selatan.
BACA JUGA:
- Sosialisasi Pendidikan Moral Islamiyah, Anggota DPRD Jatim Aida: Pondasi Generasi Muda Berdaya Saing
- Aliansi Poros Tengah Wadul ke DPRD Kabupaten Pasuruan, Tanah Diduga Diserobot Akses Tambang
- Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Pastikan Aspirasi Warga Jadi Dasar Regulasi
- Komisi IV DPRD Pasuruan Kawal Aspirasi Warga Hadapi Krisis Air Bersih
“Di musim hujan, lubang-lubang jalan berubah jadi ‘ranjau’ yang membahayakan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Nurul, menekankan lemahnya kualitas pengerjaan dan perencanaan.
“Jalan diperbaiki tahun ini, tahun depan rusak lagi. Kebijakan harus bergeser ke pembangunan jangka panjang yang bermutu,” katanya.
Lalu, Mahdi Haris, meluruskan anggapan publik bahwa semua jalan rusak menjadi tanggung jawab Pemkab Pasuruan.
Ia menegaskan, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2022, terdapat pembagian wewenang antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Jalur Pantura dan Surabaya-Malang, misalnya, berstatus jalan nasional, sementara penghubung antar-kabupaten menjadi kewenangan provinsi.
Dari sisi anggaran, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mengakui keterbatasan APBD. Nurul mengatakan, “Dana tidak bisa hanya ditarik ke jalan, karena ada kewajiban lain seperti pendidikan dan kesehatan.”
Skala prioritas ditentukan melalui Musrenbang, dengan fokus pada akses ekonomi, layanan dasar, dan kerusakan terparah.
Masalah lain yang mencuat adalah truk over-muatan (ODOL) yang merusak jalan kabupaten. Hasan menilai dampaknya sangat parah di kawasan industri, sementara Mahdi Haris menegaskan perlunya penindakan tegas melalui jembatan timbang dan operasi gabungan.
Sebagai solusi, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong pembangunan jalan beton di kawasan industri, memperkuat Unit Reaksi Cepat (URC) untuk penanganan darurat, serta melibatkan perusahaan lewat dana CSR.
“Komisi III berkomitmen penuh memastikan setiap rupiah APBD digunakan transparan dan berkualitas. Jalan mantap, ekonomi Pasuruan pasti melesat,” kata Nurul. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
