Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Antara
Pertama, tegas Achmad, membangun kredibilitas fiskal. “APBN harus dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Di samping itu, target pertumbuhan tinggi tak boleh mengorbankan keseimbangan fiskal,” sara Achmad Nur Hidayat.
Kedua, tegas Achmad algi, Purbaya perlu membuka ruang dialog dengan publik. Achmad mengingatkan bahwa kritik dari masukan adalah masukan, bukan gangguan.
“Seorang Menkeu harus menunjukkan telinga yang peka, bukan hanya mulut yang lantang,” uajr Achmad lagi.
Ketiga, visi Presiden harus dijalankan dengan program yang nyata. “Belanja produktif harus diperluas, reformasi birokrasi dipercepat, serta hambatan investasi harus dipangkas. Yang tak kalah penting, sinergi dengan kebijakan moneter perlu diperkuat agar ekspansi fiskal tidak memicu inflasi,” kata Achmad.
Keempat, uangkap Achmad, Purbaya harus menjaga komunikasi publik, karena Menkeu adalah wajah fiskal Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus menenangkan publik dan meyakinkan pasar, bukan malah menciptakan kegaduhan baru.
Achmad Nur Hidayat juga memperingatkan Purbaya dalam tiga hal. Pertama, jangan meremehkan kritik publik karena suara masyarakat adalah fondasi demokrasi.
Kedua, jangan terjebak dalam retorika tanpa strategi. Achmad mengatakan publik sudah kenyang janji muluk, sehingga yang dibutuhkan adalah peta jalan detail dengan indikator yang terukur.
Ketiga, jangan biarkan percaya diri berlebihan menjadi gaya kepemimpinannya. Menurut Achmad, target 8 persen pertumbuhan, hanya bisa tercapai dengan perhitungan matang, bukan sekadar optimisme pribadi.
Achmad Nur Hidayat bahkan mengatakan bahwa Purbaya kini berada di persimpangan. “Apakah ia akan menjadi ekonom dengan retorika optimistis yang kontroversial, atau justru menjadi pemimpin fiskal yang kredibel dan mampu mengeksekusi visi Presiden,” tegasnya.
Menurut dia, jika Purbaya mampu menahan diri, mendengar publik, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengeksekusi strategi dengan cermat, maka pertumbuhan 8 persen bukan hal yang mustahil.
“Namun, jika overconfidence dibiarkan mendikte kebijakan, maka bukan pertumbuhan yang kita dapat, melainkan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang berbalik merugikan bangsa,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
