1.Menyatakan turut berbelasungkawa atas adanya korban jiwa di sejumlah daerah akibat konflik sosial, aksi unjuk rasa, dan kerusuhan. Doa dipanjatkan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keteguhan hati, dan kekuatan iman.
2.Aparat keamanan dan ketertiban hendaknya mengedepankan sikap persuasif serta menghindari tindakan represif dalam menangani massa aksi.
3.Masyarakat diimbau menjaga fasilitas umum sebagai aset rakyat, serta mengutamakan sikap arif demi kepentingan bersama.
4.Pejabat publik, baik anggota DPR, DPRD, maupun kepala daerah, hendaknya berkomunikasi dengan masyarakat dan tidak mempertontonkan gaya hidup bermewah-mewahan.
5.Pejabat publik dan pemimpin bangsa senantiasa memandang rakyat dengan kehormatan dan kemuliaan. Prinsip vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) harus dijunjung, sebagaimana konsep kepemimpinan Islam audah istirja’ (suara rakyat adalah kemaslahatan rakyat).
6.Seorang pemimpin adalah pemegang amanah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
7.Semua pejabat dan seluruh komponen masyarakat agar memperkuat silaturahim, demi mewujudkan persaudaraan, persatuan, dan kesantunan.
Pernyataan sikap tersebut akhirnya ditandatangani bersama oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya, Pimpinan Daerah,Muhammadiyah Kota Surabaya,Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Surabaya, Gereja Katolik Keuskupan Surabaya, Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Surabaya, Yayasan Tempat Ibadah Mbah Ratu Tri Dharma Surabaya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Surabaya dan Majelis Buddhayana Indonesia Surabaya
Hal ini bentuk komitmen nyata menjaga Surabaya tetap aman, damai, dan kondusif.
