Menteri Rame-Rame Minta Tambah Anggaran, Cak Imin Rp 100 T, Maruar Rp 48,4 T, Menteri Lain Berapa T

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ini fenomena menarik. Para menteri dan kepala lembaga di kabinet Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai minta tambahan anggaran. Tak tanggung-tanggung. Sampai ratusan juta. Alasannya beragam.

Menteri dan kepala lembaga apa saja? Dilansir CNBC, inilah daftar menteri dan kepala lembaga yang terang-terangan minta anggaran:

Cak Imin

Diantara para menteri yang minta tambahan anggaran adalah Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap tahun 2025 mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp 100 triliun.

Hal itu Cak Imin sampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 2024, di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin mengatakan tambahan anggaran untuk Bansos itu bisa berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN. Dia berharap upaya itu sukses, sehingga anggaran untuk Bansos bisa ditingkatkan.

"Kita berharap ini sukses (efisiensi) paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ditambahkan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun, amin," katanya saat memberikan sambutan.

Menteri Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun pada 2025. Jumlah itu berarti meningkat signifikan dibandingkan pagu yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, dikutip daridetik.com.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab dipanggil Ara meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan Kementerian Perumahan untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun. Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun," katanya dikutip dari CNN Indonesia.

Klik Berita Selanjutnya