Pemerhati Jaminan Sosial Nasional, dan Konsultan Publik sekaligus Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono S.T.,S.H.,SE.,M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM.
Oleh: Arief Supriyono
Permasalahan dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) di Pontianak masih menjadi sorotan publik. Meskipun MPR telah meminta maaf dan berencana mengulang babak final, blunder juri, MC, dan panitia tetap menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sosialisasi 4 pilar yang selama ini digencarkan.
BACA JUGA:
- Anggota MPR Syafiuddin Tekankan Penguatan Nilai Kebangsaan Generasi Muda di Bangkalan
- Teguhkan Komitmen Kebangsaan, Polres Kediri Kota Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila
- Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lamongan Teguhkan Semangat Nasionalisme Generasi Muda
- Anggota Komisi V DPR RI Tegaskan Pentingnya Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Era Efisiensi Anggaran
Sorotan publik terhadap perlombaan tersebut bahkan sempat menggeser perhatian dari isu-isu besar lain, seperti pelemahan nilai rupiah, IHSG yang lesu, hingga konflik geopolitik Iran-Amerika-Israel. Namun, lebih dari sekadar kesalahan teknis, peristiwa ini memunculkan refleksi mendalam tentang dampak nyata sosialisasi 4 pilar yang telah berlangsung bertahun-tahun dengan anggaran besar.
Faktanya, kondisi sosial-politik bangsa masih jauh dari ideal. Kasus korupsi marak, perkelahian di media sosial melibatkan elit politik, hukum sulit ditegakkan, konflik pelajar dan masyarakat terus terjadi, serta diskriminasi pelayanan publik masih ditemukan.
Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan berbangsa justru dipersepsikan sekadar proyek yang menguras APBN tanpa hasil signifikan.
Merujuk survei, entropi budaya Indonesia tercatat tinggi, sekitar 42 persen, angka kritis jauh di atas batas ideal 13 persen. Kondisi ini menunjukkan energi bangsa banyak terbuang untuk hal-hal tidak produktif, disfungsi peran pemerintah, dan gesekan budaya.
Angka tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibanding Singapura yang tidak memiliki 4 pilar, namun mampu menjaga keteraturan kehidupan berbangsa. Selama ini publik tidak pernah menerima laporan komprehensif mengenai pelaksanaan sosialisasi 4 pilar, termasuk hasil dan dampaknya terhadap kemajuan bangsa.
Jika biaya besar tidak menghasilkan perbaikan, wajar bila muncul pertanyaan apakah program ini perlu dievaluasi atau bahkan dihentikan sementara, dengan dana dialihkan ke program lain yang lebih efektif menurunkan entropi budaya.
Penulis merupakan Pemerhati Jaminan Sosial Nasional, dan Konsultan Publik sekaligus Ketua BPJS Watch Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
