JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Progam Kartu Jombang Sehat yang merupakan janji politik Bupati Jombang Nyono Suharli, mengalami kendala. Kuota anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan KJS (Kartu Jombang Sehat) ternyata sudah overload.
Tercatat hingga Mei lalu, jumlahnya sudah mencapai Rp 4,8 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 2,6 miliar. Hal ini pun diprediksi akan semakin bertambah. Mengingat, setiap hari banyak pasien tak mampu yang menggunakan KJS untuk jaminan kesehatan.
Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran, membenarkan kondisi tersebut. Dikatakannya, pada tahun 2014 lalu, jumlah biaya yang harus ditangggung oleh pemerintah daerah terkait dengan pasien yang menggunakan KJS hanya mencapai Rp 2,6 miliar. Meningkatnya pasien yang menggunakan pelayanan KJS ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya yakni perubahan regulasi yang dilakukan BPJS.
'’Tahun 2014 lalu, orang mendaftar BPJS sudah bisa langsung mendapatkan pelayanan. Makanya masyarakat lebih memilih menggunakan BPJS untuk meringankan biaya. Tapi setelah ada regulasi baru di BPJS, pasien lebih memilih KJS. Karena untuk BPJS lebih rumit. Dalam artian ada tenggat waktu pendaftaran sebelum warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,’’ tambahnya.
Dengan membludaknya pasien, menurutnya memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekurangan alokasi anggaran akan terjadi. Sebab, pihaknya sendiri mengaku dalam pembahasan APBD (Anggaran pendapatan dan belanja Daerah) 2015, untuk kebutuhan KJS di rumah sakit pelat merah ini mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. ’’Ya memang aturannya kan seperti itu. Kita mengacu pada tahun 2014. Tapi ternyata ditahun 2015 tren kenaikan pengguna KJS luar biasa,’’ jelasnya.
Dalam satu bulan, kebutuhan biaya untuk alokasi pasien pengguna KJS, rata-rata mencapai Rp 1,2 hingga Rp 1,5 milar. Pihaknya pun memprediksi hal ini akan terus mengalami peningkatan. Seiring semakin sulitnya regulasi yang ada di BPJS.
’’Hitungan kami akhir tahun nanti, kebutuhan alokasi anggaran untuk pasien KJS di RSUD Jombang mencapai Rp 13 hingga Rp 16 miliar. Sebab, rata-rata yang datang menggunakan KJS ini merupakan masyarakat yang sakit dahulu. Sehingga dengan adanya regulasi baru di BPJS yang kini baru bisa dilayani setelah 14 hari pasca pendaftaran, kami memprediksi akan semakin banyak yang menggunakan KJS,’’ tuturnya.
Kendati alokasi anggaran untuk pelayanan KJS di RSUD Jombang sudah overload, hal itu tidak mengganggu layanan kesehatan bagi pasien pengguna KJS. Pihaknya akan terus memberikan pelayanan kesehatan, karena kekurangan anggaran itu akan diajukan dalam PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) tahun 2015 pasca dilakukan verivikasi.
’’Kami akan menganggarkan pada PAK nanti. Karena untuk sekarang Japel (jatah pelayanan) yang baru dibayarkan hanya 2,6 sesuai yang kami anggarkan untuk sisanya dihitung sebagai hutang. Untuk verivikasinya dilakukan Dinkes, dan kebetulan dinkes baru menyiapkan verivikatornya. Hitungan kami itu pas nanti saat PAK verivikasinya sudah selesai,’’ pungkasnya. (dio/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
