Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI, Aida Ratna Zulaiha, saat meresmikan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi. Kegiatan bertajuk 'Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' ini digelar KPK.
Agenda tersebut dihadiri oleh BUMD dan seluruh anak perusahaannya. Mereka yang hadir merupakan manajemen pertama dan komisaris yang berjumlah sekitar 100 orang.
"Di Pemprov Jatim, kita punya Inspektorat sebagai auditor kita yang secara rutin melakukan pengawasan. Tapi itu tentu tidak cukup. Maka kami menyambut baik program pendidikan ini sebagai tindakan preventif," ujarnya, Rabu (31/8/2022).
Keterlibatan BUMD, kata Adhy, dinilai strategis karena merupakan bagian dari pemerintah. Yang mana, hal itu berkaitan erat dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Jadi kami sangat mendukung upaya-upaya untuk mencegah potensi kemungkinan penyimpanan yang terjadi. Karena kalau sudah terjadi penyimpangan, itu kami serahkan ke Biro Hukum. Kami tidak ada toleransi untuk pelaku. Tapi yang paling utama memang pencegahan," tuturnya.
Ia menekankan, Pemprov Jatim dan OPD terkait telah melakukan analisis kebutuhan sejak awal dan akan terus dilakukan pengendalian di lapangan sebelum bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi untuk mengidentifikasi jika sudah ada dugaan terhadap kasus tertentu.
