Kamis, 24 Juni 2021 18:29

Dirut Petrokimia Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sesuai Ketentuan Pemerintah

Jumat, 19 Februari 2021 10:32 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Syuhud Almanfaluty
Dirut Petrokimia Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sesuai Ketentuan Pemerintah
Kunjungan anggota Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Petrokimia Gresik didampingi oleh Dirut PI dan Dirut PG di Bali.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat mendampingi anggota Komisi IV DPR RI berkunjung ke Gudang Pupuk Petrokimia Gresik Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Senin (15/2/2021).

"Penyaluran pupuk menjadi faktor yang sangat vital, apalagi peningkatan produktivitas pertanian tidak sekadar menjaga ketahanan pangan, tapi juga sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19," ujarnya.

Dwi Satriyo memastikan, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 49/2020 tentang Alokasi dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan Permendag 15/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang menggarap lahan tidak lebih dari 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani (Poktan), dan menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

BACA JUGA : 

Terkait Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Jombang, Kejari Tahan Pengurus KUD Sumber Rejeki

Petrokimia Gresik Teken MoU Pembelian Gas dengan Kangean Energy Indonesia

Sampaikan Pesan Ulama Madura, Syafiuddin Minta Kemen-PUPR Tak Kurangi Jatah Bantuan untuk Ponpes

Serapan APBN Belum Capai Target, Syafiuddin Minta Program Padat Karya Diakomodir di Madura

"Isu kelangkaan pupuk biasanya terjadi pada petani yang belum menyusun E-RDKK. Karena memang syarat wajib petani menerima subsidi harus menyusun E-RDKK terlebih dahulu," jelasnya.

Dwi Satriyo mengakui menyadari potensi isu kelangkaan pupuk di tahun 2021, karena memang alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pupuk petani. Merujuk pada E-RDKK 2021, kebutuhan pupuk petani di Indonesia tercatat 23 juta ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah hanya 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair (setara 1.500 ton).

"Gap inilah yang sering kali memicu isu kelangkaan pupuk di beberapa daerah. Tapi petani tidak perlu khawatir, karena Petrokimia Gresik menyiapkan pupuk non-subsidi sebagai alternatifnya," beber Dwi Satriyo.

Sementara itu, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik juga berpegang teguh pada Prinsip 6 tepat, yaitu tepat tempat, tempat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu. Serta dikawal oleh petugas lapangan di seluruh Indonesia yang rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), kelompok tani, hingga aparat berwajib setempat.

Terkait pemupukan, Petrokimia Gresik mengimbau petani untuk mengikuti rekomendasi pemupukan berimbang 5:3:2. Di mana untuk satu hektare sawah cukup diberikan 500 kg pupuk organik Petroganik, 300 kg pupuk NPK Phonska atau Phonska Plus, dan 200 kg pupuk Urea.

Pemupukan berimbang adalah solusi dari Petrokimia Gresik atas pemakaian pupuk yang cenderung berlebih oleh petani. Sehingga alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas dapat lebih efektif dan efisien, dengan hasil atau produktivitas tetap maksimal.

"Pemupukan berimbang sangat kami rekomendasikan karena sudah teruji mampu meningkatkan hasil panen satu hingga dua ton per hektare," ungkap Dwi Satriyo.

Petrokimia Gresik mengimbau kepada distributor maupun pihak terkait untuk meningkatkan sinergi demi kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Ia mengingatkan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menindak tegas distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan.

Sebab, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan dan harus disalurkan sesuai aturan. Segala bentuk penyelewengan akan berhadapan dengan pihak berwajib. "Kami tidak segan menindak tegas para distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang tidak jujur. Ingat, bahwa setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara," pungkasnya. (hud/ns)

Pasuruan Zona Merah, Vaksinasi Digencarkan
Selasa, 22 Juni 2021 23:42 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Polres Pasuruan Menggelar Vaksinasi Massal Selasa Siang Tadi(22/06/2021). Vaksinasi Ini Dilakukan Di Alam Terbuka, Tepatnya Di Wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan. Warga Terlihat Antusias Mengantre Untuk Mengikuti Vaksi...
Sabtu, 19 Juni 2021 18:17 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dalam kondisi pandemi, Pemerintah Kabupaten Jember tetap berupaya menggeliatkan sektor pariwisata meski dengan menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 yang ketat.Salah satunya, dengan menggelar Jelajah Wisata and Funcamp 20...
Kamis, 24 Juni 2021 07:56 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak Covid-19 melonjak lagi secara drastis, penanganan Covid-19 tampak kewalahan. Vaksinasi belum maksimal. Alternatif lain belum mendapat izin. Bahkan konvalesen kini jadi barang langka.Benarkah? Silakan simak tuli...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Sabtu, 19 Juni 2021 15:30 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...